Pertahankan Fasilitas GSP dari AS, Dua Regulasi Dicabut

Kompas.com - 24/02/2020, 21:47 WIB
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menghapus sejumlah regulasi guna mempertahankan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk ekspor impor ke Amerika Serikat (AS). 

Regulasi yang dihapus adalah Peraturan Menteri Pertanian tentang kewajiban penerjemah yang harus disumpah dan pengakuan sistem keamanan pangan AS. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

"Penterjemah harus disumpah dan lain-lain, yang dianggap terlalu ribet kita mengatur sampai begitu, kita cabut saja itu. Kedua, soal pengakuan sistem keamanan pangan Amerika harus di dalam itu sudah kita lakukan juga," katanya ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Menurut Menristek, RI Belum Layak Disebut Negara Maju, Mengapa?

Dia berharap, dengan dicabutnya kedua permentan dapat memperlancar sistem perdagangan Indonesia ke AS.

"Berbagai hal menjadi komoditas ekspor kita kita berharap juga terakomodasi oleh AS dan berarti perubahan-perubahan permentan itu akan memperlancar ekspor kita," tuturnya.

Syahril menyebut, beragam produk RI banyak diekspor ke AS sehingga mampu menekan defisit neraca perdagangan pada sektor non migas.

Sebeumnya Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat ( AS) atau Office of the US Trade Representative (USTR) mencabut preferensi khusus untuk daftar anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) termasuk Indonesia dalam daftar negara berkembang.

Artinya, di mata AS, Indonesia sudah menjadi negara maju. Ekonom dari core Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, jika kemudian AS merealisasikan pengubahan status Indonesia menjadi negara maju, maka Indonesia mesti bersiap.

Pasalnya pengubahan status biasanya diikuti dengan pencabutan fasilitas yang ada, seperti fasilitas pengurangan bea masuk GSP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker Ida Nyatakan Posko THR 2021 Catat 1.860 Laporan

Menaker Ida Nyatakan Posko THR 2021 Catat 1.860 Laporan

Rilis
IHSG Diproyeksi Masih Menguat, Berikut Saham yang Perlu Dicermati

IHSG Diproyeksi Masih Menguat, Berikut Saham yang Perlu Dicermati

Earn Smart
Mau Beli Rumah? Ini Daftar Harga Rumah Subsidi 2021

Mau Beli Rumah? Ini Daftar Harga Rumah Subsidi 2021

Whats New
China Resmi Larang Perdagangan Mata Uang Kripto

China Resmi Larang Perdagangan Mata Uang Kripto

Whats New
Setelah Lebaran, Harga Daging Ayam Justru Naik di Beberapa Provinsi

Setelah Lebaran, Harga Daging Ayam Justru Naik di Beberapa Provinsi

Whats New
OJK Diminta Pidanakan Fintech yang Teror Guru TK di Malang

OJK Diminta Pidanakan Fintech yang Teror Guru TK di Malang

Whats New
BEI Kantongi 25 Calon Emiten, Termasuk GoTo?

BEI Kantongi 25 Calon Emiten, Termasuk GoTo?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tip Memilh Buku Bacaan yang Tepat untuk Anak hingga Cerita Silat Kho Ping Hoo, Sarana Belajar dan Bikin Kecanduan

[KURASI KOMPASIANA] Tip Memilh Buku Bacaan yang Tepat untuk Anak hingga Cerita Silat Kho Ping Hoo, Sarana Belajar dan Bikin Kecanduan

Rilis
Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat 301.000 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat 301.000 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Whats New
Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Whats New
3 Alasan Milenial Perlu Punya Asuransi

3 Alasan Milenial Perlu Punya Asuransi

Spend Smart
Jangan Lupa, Ini Persyaratan agar Simpanan Bank Dijamin LPS

Jangan Lupa, Ini Persyaratan agar Simpanan Bank Dijamin LPS

Whats New
[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | 'Mindfulness' dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | "Mindfulness" dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

Rilis
Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Whats New
Sekali Lagi tentang National Space Agency

Sekali Lagi tentang National Space Agency

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X