RI Dicoret dari Daftar Negara Berkembang, Pemerintah: Fasilitas GSP Tidak Terpengaruh

Kompas.com - 25/02/2020, 11:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) pada 10 Februari 2020 lalu menerbitkan peringatan yang mengeluarkan Indonesia dan sejumlah negara lain dari daftar negara berkembang.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan dengan pencabutan status negara berkembang tersebut artinya Indonesia terancam tidak lagi mendapatkan fasilitas perdagangan yang didapatkan Indonesia dari Amerika Serikat, yaitu Generalized System of Preference (GSP).

"Namun demikian, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah memberikan klarifikasi yang menegaskan bahwa notice USTR yang baru tersebut tidak berpengaruh terhadap pemberian fasilitas GSP Indonesia," tulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangan resmi, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: RI Dikeluarkan dari Daftar Negara Berkembang, Ini Kata Sri Mulyani

GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, dalam bentuk manfaat pemotongan bea masuk impor.

Kemenko Perekonmian menyebut, kebijakan tersebut hanya berdampak pada US countervailing duty investigations (CVD) atau bea masuk anti subsidi.

Adapun status penerima GSP yang didasarkan pada 15 kriteria eligibilitas, didasarkan pada Undang-undang yang berbeda, termasuk kriteria negara berkembang dan LDCs yang ditentukan oleh Bank Dunia.

Undang-undang GSP tidak menjadikan status negara berkembang sebagai pertimbangan.

Baca juga: RI Dicoret dari Negara Berkembang, Ini Permintaan Pemerintah ke AS

Adapun selain Indonesia, beberapa negara lain yang juga dicabut status negara berkembangnya adalah Albania, Argentina, Armenia, Brazil, Bulgaria, Cina, Kolumbia, Kosta Rika, Georgia, Hongkong, India, Kazakhstan, Republik Kyrgyzstan Malaysia, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Rumania, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand,Ukraina, dan Vietnam.

USTR melakukan revisi metodologi dalam mengklasifikasi negara dengan ekonomi berkembang yang didasarkan pada panduan yang disusun pada tahun 1998.

"Pemerintahan AS mendasarkan kebijakan tersebut untuk negara-negara yang termasuk dalam kategori tertentu, seperti mereka yang menjadi anggota klub ekonomi global seperti G-20, OECD atau yang diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia," sebut Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Menko Airlangga Tak Masalah AS Coret RI dari Daftar Negara Berkembang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ajinomoto, dari Jualan Micin, Kini Masuk Bisnis Semikonduktor

Ajinomoto, dari Jualan Micin, Kini Masuk Bisnis Semikonduktor

Whats New
Selama Sepekan Aliran Modal Asing Masuk Rp 9,64 Triliun ke RI

Selama Sepekan Aliran Modal Asing Masuk Rp 9,64 Triliun ke RI

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Pemimpin Modern

Pemimpin Modern

Work Smart
Krisis Pupuk Dunia: Dampaknya bagi Indonesia

Krisis Pupuk Dunia: Dampaknya bagi Indonesia

Whats New
Punya Bahan Bakunya, Jokowi Yakin RI Bisa Kuasai Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Punya Bahan Bakunya, Jokowi Yakin RI Bisa Kuasai Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani Kerap Dapat Tagihan dari Bos Pertamina dan PLN | Penyebab Startup Lakukan PHK Massal

[POPULER MONEY] Sri Mulyani Kerap Dapat Tagihan dari Bos Pertamina dan PLN | Penyebab Startup Lakukan PHK Massal

Whats New
Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Whats New
Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

Rilis
Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Whats New
Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Rilis
Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Work Smart
Jelang Akhir Tahun, Berikut Kebutuhan Elektronik Penunjang Liburan yang Bisa Dibeli di TikTok Shop Grand Sale 12.12 Beserta Promonya

Jelang Akhir Tahun, Berikut Kebutuhan Elektronik Penunjang Liburan yang Bisa Dibeli di TikTok Shop Grand Sale 12.12 Beserta Promonya

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.