RI Dicoret dari Daftar Negara Berkembang, Pemerintah: Fasilitas GSP Tidak Terpengaruh

Kompas.com - 25/02/2020, 11:42 WIB
Peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta. KOMPAS/HERU SRI KUMOROPeti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) pada 10 Februari 2020 lalu menerbitkan peringatan yang mengeluarkan Indonesia dan sejumlah negara lain dari daftar negara berkembang.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan dengan pencabutan status negara berkembang tersebut artinya Indonesia terancam tidak lagi mendapatkan fasilitas perdagangan yang didapatkan Indonesia dari Amerika Serikat, yaitu Generalized System of Preference ( GSP).

"Namun demikian, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah memberikan klarifikasi yang menegaskan bahwa notice USTR yang baru tersebut tidak berpengaruh terhadap pemberian fasilitas GSP Indonesia," tulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangan resmi, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: RI Dikeluarkan dari Daftar Negara Berkembang, Ini Kata Sri Mulyani

GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, dalam bentuk manfaat pemotongan bea masuk impor.

Kemenko Perekonmian menyebut, kebijakan tersebut hanya berdampak pada US countervailing duty investigations (CVD) atau bea masuk anti subsidi.

Adapun status penerima GSP yang didasarkan pada 15 kriteria eligibilitas, didasarkan pada Undang-undang yang berbeda, termasuk kriteria negara berkembang dan LDCs yang ditentukan oleh Bank Dunia.

Undang-undang GSP tidak menjadikan status negara berkembang sebagai pertimbangan.

Baca juga: RI Dicoret dari Negara Berkembang, Ini Permintaan Pemerintah ke AS

Adapun selain Indonesia, beberapa negara lain yang juga dicabut status negara berkembangnya adalah Albania, Argentina, Armenia, Brazil, Bulgaria, Cina, Kolumbia, Kosta Rika, Georgia, Hongkong, India, Kazakhstan, Republik Kyrgyzstan Malaysia, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Rumania, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand,Ukraina, dan Vietnam.

USTR melakukan revisi metodologi dalam mengklasifikasi negara dengan ekonomi berkembang yang didasarkan pada panduan yang disusun pada tahun 1998.

"Pemerintahan AS mendasarkan kebijakan tersebut untuk negara-negara yang termasuk dalam kategori tertentu, seperti mereka yang menjadi anggota klub ekonomi global seperti G-20, OECD atau yang diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia," sebut Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Menko Airlangga Tak Masalah AS Coret RI dari Daftar Negara Berkembang

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Whats New
Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Whats New
Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Whats New
Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Whats New
Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

Whats New
Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Whats New
New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

Whats New
Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Whats New
Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Whats New
Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN,  Untuk Apa?

Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN, Untuk Apa?

Whats New
Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Whats New
New Normal di SPBU Pertamina: Isi Bensin Wajib Turun dari Motor!

New Normal di SPBU Pertamina: Isi Bensin Wajib Turun dari Motor!

Whats New
Jubir Luhut: 3 Proyek Smelter yang Masuk Daftar PSN Ada di Maluku Utara

Jubir Luhut: 3 Proyek Smelter yang Masuk Daftar PSN Ada di Maluku Utara

Whats New
BP Tapera Bakal Beroperasi, Bisnis Perumahan Akan Menggeliat?

BP Tapera Bakal Beroperasi, Bisnis Perumahan Akan Menggeliat?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X