Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri KKP Soal Ekspor Benih Lobster: Berdasarkan Studi, Tidak Merusak Alam

Kompas.com - 25/02/2020, 15:17 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, berbagai peraturan menteri terdahulu yang direvisinya tidak mungkin merusak alam.

Sebab sebut dia, relaksasi regulasi tersebut telah berdasarkan penelitian ilmiah, riset, dan akademis dengan semua pemangku kepentingan terkait sehingga telah mewakili semua suara.

Adapun salah satu peraturan yang direvisi dan telah dalam tahap finalisasi tersebut adalah soal potensi membuka keran ekspor benih lobster.

Baca juga: Edhy Prabowo Tunggu Restu Jokowi Buka Keran Ekspor Benih Lobster

Relaksasi aturan pun hanya tinggal menunggu restu Presiden RI Joko Widodo.

"Jadi jangan khawatir saya itu enggak mungkin merusak alam. Pemerintah yang merusak alam, pasti... Udah deh, sudah jelas kita akan menghadapi banyak hal, pasar susah segala macam. Enggak mungkin saya lakukan itu," kata Edhy usai Rapat Kerja bersama DPR RI di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Edhy menyebut, hal tersebut dia lakukan agar nelayan tradisional mampu bertahan dan bisa naik kelas.

Pasalnya dengan merevisi aturan, banyak pihak akan mendapat nilai tambah entah dari budidaya ataupun ekspor, termasuk budidaya benih lobster.

"Makanya aturan kita permudah supaya ada perputaran ekonomi yang cepat. Supaya nilai tambah tercipta, roda ekonomi bergerak. Kemudian kita pastikan semuanya itu benar-benar pertumbuhannya kita jaga, tapi sustainable development-nya kita jaga (pula)," ucap Edhy.

Baca juga: KKP Targetkan Tantangan Budidaya Lobster Rampung 2 Tahun Lagi

Lebih lanjut, dia memastikan, peraturan soal lobster termasuk pembenihan dan pembesaran pun telah masuk dalam aturan yang direvisi tersebut.

Untuk ekspor, Edhy telah menyiapkan petunjuk teknis pembatasan kuota ekspor.

"Utamanya yang jelas pembenihan (yang masuk), utamanya (juga) pembesaran. Adalah (pembatasan kuota). Ada juknisnya," tegas Edhy.

Namun di bilang, bila Presiden menyutujui usulan tersebut hingga akhirnya Peraturan Menteri (Permen) terbentuk, Edhy bakal menampung lagi masukan soal Permen terkait.

"Kalaupun nanti kita keluarkan, ada suara-suara yang kita tampung lagi. Ini kan namanya mengelola negeri," pungkas Edhy.

Baca juga: Panas, Susi Serang Effendi Gazali soal Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Sebelumnya diberitakan, Edhy memastikan ekspor benih lobster tetap dilaksanakan.

Hal itu akan dibarengi penyerahan revisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah tinggal saya laporkan ke Presiden," kata Edhy ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Ia juga tak menyebut detail poin-poin yang direvisi dalam Permen 56 Tahun 2016. Bila itu sudah diteken oleh Jokowi, maka dirinya pasti akan mengumumkan regulasi yang berubah.

Langkah Edhy tersebut sempat menuai polemik lantaran berbeda dengan langkah menteri sebelumnya Susi Pudjiastuti.

Susi berpendapat, mengekspor benih lobster akan merusak ekosistem alam disamping harganya yang terlampau murah.

Sedangkan menurut Edhy, ekspor benih lobster bisa menciptakan nilai tambah dan mengurangi penyelundupan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com