Bisa Cuti 1 Bulan Saat Banjir, PNS Tetap Dapat Gaji dan Tunjangan

Kompas.com - 25/02/2020, 19:41 WIB
Banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah, Jatiasih, Bekasi, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVABanjir di Perumahan Bumi Nasio Indah, Jatiasih, Bekasi, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras  yang mengguyur sejak Senin malam (24/2/2020) membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek tergenang banjir. Di beberapa titik, genangan air bahkan mencapai setinggi dada orang dewasa.

Dengan situasi banjir seperti di Jakarta saat ini, sulit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk kerja. Apalagi jika rumah mereka terendam banjir.

Plt. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN), Paryono, mengatakan bagi PNS yang rumahnya terdampak banjir diberikan kelonggaran dengan mengajukan cuti alasan penting (CAP).

CAP sendiri memberikan kelonggaran cuti hingga 30 hari atau satu bulan. Dengan syarat, bencana alam seperti banjir memang membuat ASN tak bisa masuk kerja.

Baca juga: Jakarta Banjir, PNS Boleh Ambil Cuti 1 Bulan

Dia menyatakan, banjir Jakarta bisa dikategorikan bencana alam, sehingga pimpinan instansi dapat memberikan cuti, karena alasan penting bagi PNS yang terdampak bencana, yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

"Syaratnya, PNS tersebut rumahnya terkena musibah banjir. Lamanya disesuaikan dengan kondisi, maksimal satu bulan," jelas Paryono kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2020).

CAP sendiri merupakan hak bagi setiap ASN. Aturan CAP tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam seperti kebanjiran, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.

Baca juga: Keluhan Pengusaha Truk: Banjir Sekarang Lebih Parah

Dalam beleid aturan itu disebutkan, selama masa cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tetap menerima penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
Dorong Produksi Lokal, Mentan Usulkan Kedelai Masuk Bagian Pangan Strategis

Dorong Produksi Lokal, Mentan Usulkan Kedelai Masuk Bagian Pangan Strategis

Whats New
Jamkrindo Telah Beri Penjaminan Kredit Modal Kerja Rp 9,34 Triliun

Jamkrindo Telah Beri Penjaminan Kredit Modal Kerja Rp 9,34 Triliun

Whats New
Pasar Respons Perpanjangan Masa PPKM, IHSG Tak Mampu Bangkit

Pasar Respons Perpanjangan Masa PPKM, IHSG Tak Mampu Bangkit

Whats New
Bandingkan Lembaga Investasi di Beberapa Negara, Sri Mulyani Sebut LPI Mirip di India

Bandingkan Lembaga Investasi di Beberapa Negara, Sri Mulyani Sebut LPI Mirip di India

Whats New
IHSG Ditutup Melemah, Rupiah Menguat Tipis

IHSG Ditutup Melemah, Rupiah Menguat Tipis

Whats New
Naiknya Joe Biden Dinilai Tak Beri Dampak Signifikan Investasi Langsung AS ke RI

Naiknya Joe Biden Dinilai Tak Beri Dampak Signifikan Investasi Langsung AS ke RI

Whats New
BEI Mulai Implementasikan Klasifikasi Baru untuk Sektor Saham

BEI Mulai Implementasikan Klasifikasi Baru untuk Sektor Saham

Whats New
Pengusaha Ungkap Temuan Beras Impor Vietnam yang Rembes ke Pasar

Pengusaha Ungkap Temuan Beras Impor Vietnam yang Rembes ke Pasar

Whats New
Realisasi Investasi RI di 2020 Mencapai Rp 826,3 Triliun

Realisasi Investasi RI di 2020 Mencapai Rp 826,3 Triliun

Whats New
Jokowi Perintahkan Bahlil Gaet Investasi Rp 900 Triliun di 2021

Jokowi Perintahkan Bahlil Gaet Investasi Rp 900 Triliun di 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X