Dana Otsus Rp 126,9 Triliun Belum Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Kompas.com - 25/02/2020, 20:32 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 2022 mendatang masa berlaku Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua akan habis.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana status otonomi khusus Papua pasca-tahun 2022.

Di dalam rapat tersebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sejak dikeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, pemerintah telah mengucurkan dana otonomi khusus (otsus) hingga Rp 126,9 triliun.

Namun demikian, Suahasil mengatakan penggunaan dana otsus dalam 18 tahun terakhir belum maksimal. Indikator kesejahteraan di Papua pun belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam 18 tahun terakhir.

"Pendanaan otsus saat ini belum mencapai yang diharapkan. Yaitu mengejar ketertinggalan dari daerah lain, dan itu perlu didesain kembali agar pelaksanaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan bisa dilakukan," ujar Suahasil di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Ini Besaran Dana Otsus Papua dan Papua Barat Tahun Depan

Secara lebih rinci Suahasil mengatakan total dana otsus yang diterima Provinsi Papua sejak 2002 sebesar Rp 93,05 triliun dan Papua Barat menerima dana otsus sejak 2009 sebesar Rp 33,94 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Suahasil pun merinci, beberapa indikator kesejahteraan yang belum menunjukkan peningkatan bisa dilihat dari alokasi penggunaan dana otsus untuk bidang kesejahteraan dan pendidikan belum sesuai dengan kewajiban yang ditentukan pemerintah.

Untuk sektor kesehatan, Provinsi Papua hanya mengalokasikan 25,4 persen dari ketentuan yang sebesar 30 persen. Sementara Papua Barat sebesar 25,1 persen dari ketentuan yang sebesar 20 persen hingga 30 persen.

Adapun untuk pendidikan, Provinsi Ppapua mengalokasikan dana otsus sebesar 18,7 persen meski di atas ketentuan peraturan daerah khusus sebesar 15 persen.

Untuk Papua Barat, sektor kesehatan sebesar 13,4 persen meski sudah di atas ketentuan sebesar 10 hingga 15 persen.

Dia pun mengatakan, dengan alokasi anggaran tersebut, indikator pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah Papua lebih buruk jika dibandingkan dengan daerah lain yang tidak menerima dana otsus.

"Hanya Indikator stunting dan akses air bersih di Papua, serta akses sanitasi layak di Papua Barat yang mengalami perbaikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten kota dengan karakteristik serupa," tambah dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X