Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Otsus Rp 126,9 Triliun Belum Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Kompas.com - 25/02/2020, 20:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 2022 mendatang masa berlaku Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua akan habis.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana status otonomi khusus Papua pasca-tahun 2022.

Di dalam rapat tersebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sejak dikeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, pemerintah telah mengucurkan dana otonomi khusus (otsus) hingga Rp 126,9 triliun.

Namun demikian, Suahasil mengatakan penggunaan dana otsus dalam 18 tahun terakhir belum maksimal. Indikator kesejahteraan di Papua pun belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam 18 tahun terakhir.

"Pendanaan otsus saat ini belum mencapai yang diharapkan. Yaitu mengejar ketertinggalan dari daerah lain, dan itu perlu didesain kembali agar pelaksanaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan bisa dilakukan," ujar Suahasil di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Ini Besaran Dana Otsus Papua dan Papua Barat Tahun Depan

Secara lebih rinci Suahasil mengatakan total dana otsus yang diterima Provinsi Papua sejak 2002 sebesar Rp 93,05 triliun dan Papua Barat menerima dana otsus sejak 2009 sebesar Rp 33,94 triliun.

Suahasil pun merinci, beberapa indikator kesejahteraan yang belum menunjukkan peningkatan bisa dilihat dari alokasi penggunaan dana otsus untuk bidang kesejahteraan dan pendidikan belum sesuai dengan kewajiban yang ditentukan pemerintah.

Untuk sektor kesehatan, Provinsi Papua hanya mengalokasikan 25,4 persen dari ketentuan yang sebesar 30 persen. Sementara Papua Barat sebesar 25,1 persen dari ketentuan yang sebesar 20 persen hingga 30 persen.

Adapun untuk pendidikan, Provinsi Ppapua mengalokasikan dana otsus sebesar 18,7 persen meski di atas ketentuan peraturan daerah khusus sebesar 15 persen.

Untuk Papua Barat, sektor kesehatan sebesar 13,4 persen meski sudah di atas ketentuan sebesar 10 hingga 15 persen.

Dia pun mengatakan, dengan alokasi anggaran tersebut, indikator pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah Papua lebih buruk jika dibandingkan dengan daerah lain yang tidak menerima dana otsus.

"Hanya Indikator stunting dan akses air bersih di Papua, serta akses sanitasi layak di Papua Barat yang mengalami perbaikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten kota dengan karakteristik serupa," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+