Erick Thohir: Kasus Jiwasraya adalah Kebobrokan yang Harus Kita Stop

Kompas.com - 26/02/2020, 16:58 WIB
Ilustrasi Jiwasraya KONTAN/Cheppy A. MuchlisIlustrasi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak dipolitisasi.

Menurut dia, saat ini proses hukum terhadap oknum-oknum yang “bermain” dalam Jiwasraya sedang diproses hukum. Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya menyehatkan perseroan itu agar bisa membayar klaim kepada nasabahnya.

“Justru ini yang jadi tanggung jawab, kasus Jiwasraya ini (merupakan) kebobrokan yang harus kita stop, karena merampok (uang) pensiunan. Jadi (oknumnya) sudah ditangkap, jadi enggak perlu dipolitisasi,” ujar Erick di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: OJK: Porsi di Industri Asuransi Hanya 1 Persen, Dampak Jiwasraya Kecil

Erick menambahkan, Kementerian BUMN telah berkoordinasi dangan instansi lainnya dalam penanganan kasus Jiwasraya. Hal ini dilakukan agar langkah yang ditempuh mempunyai landasan hukumnya.

“Dengan restrukturisasi yang disetujui semua pihak, ada payung hukum jelas, (sehingga) jangan jadi ajang politik. Loh, kita baru masuk di sini apa hubungannya kita lakukan kontra dengan Jiwasraya,” kata Erick.

Erick mengaku, pemerintah akan berupaya sesegera mungkin agar klaim nasabah Jiwasraya bisa dibayarkan. Namun, dia tak menjelaskan secara rinci langkah apa yang akan ditempuh pemerintah.

“Kita sebagai pengelola, berkoordinasi dengan OJK, DPR, dan Menkeu, (untuk) pastikan Jiwasraya bayarkan kewajiban (ke) nasabah. Insya Allah Maret ini kita berikan sesuatu ke nasabah,” ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah memunculkan wacana untuk memberi suntikan modal sebesar Rp 15 triliun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dana yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) itu akan digunakan untuk menyehatkan keuangan perseroan tersebut, sekaligus untuk membayar tunggakan klaim polis para nasabahnya.

Hal tersebut diketahui berdasarkan dokumen yang didapat Kompas.com, Selasa (25/2/2020). Dalam dokumen tersebut, ada tiga opsi yang disiapkan pemerintah untuk menyelamatkan Jiwasraya.

Pertama, opsi Bail In. Opsi itu merupakan dukungan dana dari pemilik saham Jiwasraya. Jika menggunakan opsi ini, nantinya dapat dilakukan pembayaran penuh ataupun sebagian. Namun, ada risiko gugatan hukum jika dilakukan pembayaran sebagian.

Kedua, opsi Bail Out. Skema tersebut yakni dukungan dana dari pemerintah. Namun, opsi ini tidak dapat dilakukan kepada Jiwasraya karena belum ada peraturan terkait, baik dari OJK maupun KSSK.

Ketiga, opsi Likuidasi, yakni pembubaran perusahaan. Namun, opsi ini baru bisa dilakukan atas persetujuan OJK. Langkah ini juga bisa memiliki dampak sosial dan politik yang cukup signifikan.

Dari ketiga opsi tersebut, skema yang dianggap paling tepat menyehatkan keuangan Jiwasraya yakni opsi Bail In. Opsi ini diambil dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan politik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

Whats New
Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Whats New
5+ Rahasia dan Cara Mengatur Keuangan Freelancer Zaman Now

5+ Rahasia dan Cara Mengatur Keuangan Freelancer Zaman Now

Earn Smart
Tarif Tol Jakarta-Bandung Terbaru di 2021

Tarif Tol Jakarta-Bandung Terbaru di 2021

Spend Smart
Hati-hati, Ada Hoaks Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12!

Hati-hati, Ada Hoaks Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12!

Whats New
Pastikan Kelayakan Terbang Pesawat, Menhub Tinjau Ramp Check di Bandara Soetta

Pastikan Kelayakan Terbang Pesawat, Menhub Tinjau Ramp Check di Bandara Soetta

Whats New
Tarif Tol Terbaru dari Jakarta Menuju Semarang dan Surabaya di 2021

Tarif Tol Terbaru dari Jakarta Menuju Semarang dan Surabaya di 2021

Spend Smart
Satpam Wajib Miliki KTA dan Ijazah, Berapa Biaya Pembuatannya?

Satpam Wajib Miliki KTA dan Ijazah, Berapa Biaya Pembuatannya?

Work Smart
Cerita Orang Terkaya Paling Muda di India, Pernah Jualan HP Kini Punya Harta Rp 21,7 Triliun

Cerita Orang Terkaya Paling Muda di India, Pernah Jualan HP Kini Punya Harta Rp 21,7 Triliun

Work Smart
MONEY SEPEKAN:  6 Maskapai Indonesia yang Kini Tinggal Nama | Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Butuh Nikelnya

MONEY SEPEKAN: 6 Maskapai Indonesia yang Kini Tinggal Nama | Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Butuh Nikelnya

Whats New
Selain Kendaran Listrik, Ini Pendongkrak Melejitnya Harga Nikel

Selain Kendaran Listrik, Ini Pendongkrak Melejitnya Harga Nikel

Whats New
Elon Musk Sumbangkan 5 Juta Dollar AS untuk Akses Pendidikan Gratis

Elon Musk Sumbangkan 5 Juta Dollar AS untuk Akses Pendidikan Gratis

Whats New
Pasca Gempa Majene, Kemenhub Pastikan Pelayanan Penerbangan di Sulawesi Barat Normal

Pasca Gempa Majene, Kemenhub Pastikan Pelayanan Penerbangan di Sulawesi Barat Normal

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Whats New
Erick Thohir Minta 15 Persen Direksi BUMN Dijabat Perempuan

Erick Thohir Minta 15 Persen Direksi BUMN Dijabat Perempuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X