Ketua Umum Partai Golkar itu pun memaparkan sejumlah isu penting yang selama ini menjadi polemik, seperti Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Upah kita tidak memasukkan faktor produktivitas. Ini belum saatnya karena ini social safety nett,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, mengatakan legislator terbuka menerima masukan dari masyarakat.
“Kami akan jadikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Tidak ada yang terlambat untuk memberi masukan, pendapat,” katanya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adis Kadir menambahkan Fraksi Partai Golkar segera membuka posko pengaduan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Adapun politisi Golkar Melky Laka Lena bertugas memimpin posko aduan tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.