Peneliti: Omnibus Law Cipta Kerja Rugikan Pekerja

Kompas.com - 27/02/2020, 13:22 WIB
Ilustrasi pekerja. shutterstockIlustrasi pekerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut isi omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, khususnya dalam bab ketenagakerjaan jelas-jelas merugikan pekerja.

"Memperdalam eksploitasinya (pekerja). Isinya jelas-jelas merugikan," kata Penelitian Pusat Peneliti Politik LIPI Fathimah Fildzah Izzati di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Wanita yang kerap disapa Fildzah ini menjelaskan, RUU Cipta Kerja disebut merugikan karena secara eksplisit menunjukkan liberalisasi ekonomi sebab adanya deregulasi yang mengurangi hak-hak dasar buruh.

Baca juga: Organisasi Pekerja: Bonus hingga 5 Kali Gaji Tak Signifikan untuk Kesejahteraan

Misalnya seperti penghilangan upah lembur di sektor tertentu dan penghilangan pembayaran upah saat cuti bagi pegawai wanita, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan beribadah.

"Akhirnya akan menjadi masalah dan dijadikan dalih oleh para pengusaha untuk menghilangkan kewajiban membayar utang lembur. Selain itu membahayakan kesehatan buruh perempuan karena saat perempuan mengalami haid tubuhnya berada dalam keadaan rentan," jelas Fildzah.

Lebih lanjut Fildzah mengungkap, omnibus law bisa saja membuat pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sewenang-wenang mengingat prinsip RUU Cipta Kerja easy firing dan easy hiring dengan dalih memudahkan masuknya investasi.

Bahkan, PHK sewenang-wenang bisa dilakukan akibat kecelakaan kerja yang dialami buruh.

Baca juga: Dalam Omnibus Law, Pekerja yang Kena PHK Tak Bisa Tuntut Perusahaan?

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja bab Ketenagakerjaan pasal 154 A disebutkan, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya melampaui 12 bulan.

"Seharusnya kalau buruh mengalami kecelakaan kerja jangan di PHK. Jadi ini konsekuensi dari liberalisasi ekonomi, juga di dalamnya bisa saja relokasi produksi ke wilayah dengan upah yang murah, kerusakan alam, dan sebagainya," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

Whats New
Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Whats New
Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Work Smart
Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Whats New
Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Whats New
BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X