Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Perluas Landasan Kontinen di Utara Papua, Indonesia Minta Persetujuan PBB

Kompas.com - 28/02/2020, 21:00 WIB
Ade Miranti Karunia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan bertemu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Maret 2020 nanti di New York, membahas landasan kontinen Indonesia di luar 200 mil laut di segmen utara Papua.

Pertemuan tersebut juga akan membahas pembentukan hukum internasional yang mengatur pengelolaan sumber daya genetik di laut internasional atau di luar yuridiksi negara. Pasalnya, landasan kontinen yang hendak diklaim Indonesia ini mempunyai banyak potensi.

"Kepentingannya kalau ini (landasan kontinen Papua) dapat kita ambil, mungkin mineral bisa diambil kayak generasi kamu, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun yang akan datang," katanya di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Baca juga: Ini Alasan Luhut Larang Perluasan Perkebunan Sawit di Papua

Berdasarkan penelitian, dasar laut dalam di landas kontinen menyimpan cadangan potensi mineral yang sangat besar, bahkan dapat melebihi cadangan mineral di daratan.

"Ke depannya, Pemerintah Indonesia diharapkan mampu untuk mengelola berbagai potensi sumber daya alam yang ada di landas kontinen tersebut," ucapnya.

Sesuai dengan hukum laut internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982), negara pantai, termasuk Indonesia, bila tidak berbatasan dengan negara lain, berhak untuk menetapkan batas terluar landas kontinennya melebihi 200 mil laut.

Namun hal tersebut harus dibuktikan secara ilmiah dan disetujui Komisi Batas Landas Kontinen PBB.

Pada 11 April 2019, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan submisi klaimnya untuk segmen utara Papua. Dengan submisi tersebut, Indonesia berpotensi untuk mendapatkan tambahan luas landas kontinen kurang lebih 196.568,9 kilometer persegi.

Luas landasan kontinen tersebut, lanjut Luhut, lebih luas dari Pulau Sulawesi. Area yang disubmisikan oleh Indonesia tersebut akan tumpang tindih dengan submisi yang disampaikan oleh beberapa negara tetangga, yaitu Palau, Papua Nugini, dan Federasi Mikronesia.

Jika submisi Indonesia dan ketiga negara tersebut disetujui Komisi Batas Landas Kontinen PBB, maka negara-negara terkait akan duduk bersama untuk menentukan batas-batasnya. Artinya, Indonesia akan memiliki tambahan satu negara tetangga yang berbatasan langsung, yaitu Federasi Mikronesia.

Rencananya pada tahun ini pula, Tim Nasional akan menyampaikan submisi berikutnya untuk segmen barat Pulau Sumatera. Dari hasil kajian sementara, Pemerintah Indonesia berpeluang untuk melakukan klaim area landas kontinen tambahan kurang lebih 200.000 kilometer persegi. Lebih luas dari segmen utara Papua, dan tidak ada tumpang tindih dengan negara lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Work Smart
Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

BrandzView
Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Whats New
Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Signifikansi 'Early Adopters' dan Upaya 'Crossing the Chasm' Koperasi Multi Pihak

Signifikansi "Early Adopters" dan Upaya "Crossing the Chasm" Koperasi Multi Pihak

Whats New
Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com