Kompas.com - 29/02/2020, 13:44 WIB
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam penetapan pengupahan di Indonesia, ada sejumlah skema yang biasa diterapkan. Pemilihan skema ini yang kemudian memengaruhi besaran upah yang diterima pekerja dari pengusaha.

Besarannya juga sangat tergantung dari masing-masing daerah yang umumnya menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya.

Upah minimum yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja ini umumnya ditetapkan setiap tahun sekali. Kenaikan upah minimum dibahas bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau lebih dikenal dengan tripartit.

Dalam skema pengupahan, orang mengenal Upah Minimum Regional (UMR). Meski sering jadi pakem dalam penyebutan upah, skema pengupahan dengan model UMR sebenarnya sudah tak lagi digunakan.

Baca juga: RUU Omnibus Law: Libur Cuma Sehari dalam Seminggu?

Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Aturan ini kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, sehingga secara tidak langsung UMR kini sebenarnya sudah tak berlaku lagi. 

Dalam regulasi lawas itu, dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.

Dalam proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Istilah UMR kemudian digantikan dengan UMP dan UMK. Meski dalam praktiknya tak lagi digunakan, UMR masih sering digunakan dalam penyebutan upah minumum, bahkan oleh sebagian orang lebih sering menyebut UMR ketimbang menggunakan UMP dan UMK.

Baca juga: Upah Rata-rata Lulusan SMA vs SMK, Mana Lebih Tinggi?

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II. UMP merupakan perubahan nama dari UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Genjot Produksi, Inflasi Diproyeksi Tak Meningkat Tinggi

Pengusaha Genjot Produksi, Inflasi Diproyeksi Tak Meningkat Tinggi

Whats New
Berapa Hadiah Uang yang Didapat Pemain India dari Thomas Cup?

Berapa Hadiah Uang yang Didapat Pemain India dari Thomas Cup?

Whats New
Menhub: Industri Penerbangan Indonesia Akan Kembali Bangkit dalam Waktu Dekat

Menhub: Industri Penerbangan Indonesia Akan Kembali Bangkit dalam Waktu Dekat

Whats New
Belajar dari Terra Luna, Investor Jangan Terlalu Bergantung kepada Kripto

Belajar dari Terra Luna, Investor Jangan Terlalu Bergantung kepada Kripto

Earn Smart
Ini Strategi Kemenperin untuk Mempercepat Implementasi Industri Hijau

Ini Strategi Kemenperin untuk Mempercepat Implementasi Industri Hijau

Whats New
Kemenhub Catat 2,15 Juta Pemudik Keluar dari Jabodetabek, Peningkatan Terbesar ke Arah Merak

Kemenhub Catat 2,15 Juta Pemudik Keluar dari Jabodetabek, Peningkatan Terbesar ke Arah Merak

Whats New
Soal WFA, Perusahaan E-commerce Ini Justru Sudah Menerapkannya Sejak Awal 2022

Soal WFA, Perusahaan E-commerce Ini Justru Sudah Menerapkannya Sejak Awal 2022

Whats New
IHSG Anjlok Pekan Lalu, Bagaimana Dampaknya ke Kinerja Reksa Dana?

IHSG Anjlok Pekan Lalu, Bagaimana Dampaknya ke Kinerja Reksa Dana?

Whats New
Menag Bantah Dana Haji Dimanfaatkan untuk Pembangunan IKN

Menag Bantah Dana Haji Dimanfaatkan untuk Pembangunan IKN

Whats New
Soal Investasi Kripto, Sandiaga Uno: Jangan Tergiur Keuntungan Saja, Bisa Jadi Ambyar

Soal Investasi Kripto, Sandiaga Uno: Jangan Tergiur Keuntungan Saja, Bisa Jadi Ambyar

Whats New
Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di Tol Mojokerto

Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di Tol Mojokerto

Whats New
Stafsus Bantah Erick Thohir Kampanye Saat Turun ke Lapangan

Stafsus Bantah Erick Thohir Kampanye Saat Turun ke Lapangan

Whats New
Lion Parcel Ungkap Tantangan Industri Logistik Selama Pandemi Covid-19

Lion Parcel Ungkap Tantangan Industri Logistik Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Cara Buka Rekening Mandiri Online lewat HP Tanpa ke Bank

Cara Buka Rekening Mandiri Online lewat HP Tanpa ke Bank

Whats New
Rusia-Ukraina Berperang, BPS: Konflik Merugikan Kita...

Rusia-Ukraina Berperang, BPS: Konflik Merugikan Kita...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.