Freeport Bayar Pajak Air Rp 1,4 Triliun

Kompas.com - 02/03/2020, 05:08 WIB
Staf PT Freeport Indonesia mengecek salah satu rangkaian proses flotasi atau pengapungan mineral, seperti tembaga, emas, dan perak, di salah satu pabrik pengolahan konsentrat, Tembagapura, Papua. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOStaf PT Freeport Indonesia mengecek salah satu rangkaian proses flotasi atau pengapungan mineral, seperti tembaga, emas, dan perak, di salah satu pabrik pengolahan konsentrat, Tembagapura, Papua.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Manajemen PT Freeport Indonesia membayar tunggakan pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 1,4 triliun.

Pembayaran dilakukan dalam dua tahap. Pertama, 50 persen sebesar Rp 700 miliar dan ditambah kewajiban per tahun 15 juta dollar AS atau setara Rp 160 miliar pada Oktober 2019.

Untuk pembayaran tahap kedua pajak air permukaan Freeport sesuai dengan kesepakatan akan dilakukan pada 2021 sebesar Rp 700 miliar ditambah 15 juta dollar AS per tahun atau setara sekitar Rp 160 miliar sebagaimana yang sudah disepakati dan diatur oleh izin usaha pertambangan khusus.

"Khusus untuk tahun 2020, Freeport akan membayar pajak air permukaan sebesar 15 juta dollar AS per tahun sesuai dengan perjanjian kesepakatan dengan Pemprov Papua," ungkap Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama, seperti dilansir Antara, Minggu (1/3/2020).

Baca juga: Berapa Orang Papua yang Jadi Eksekutif di Freeport?

Pembayaran pajak air permukaan Freeport dilakukan melalui setoran uang dari PT Freeport Indonesia kepada Pemprov Papua melalui Bank Papua pusat di Jayapura.

Riza menyebutkan, adanya komitmen dari manajemen PT Freeport Indonesia untuk membayar kewajiban pajak air permukaan menjadi bukti kepedulian perusahaan merealiasikan hak kewajiban kepada pemerintah daerah.

Meski persoalan pajak air permukaan sempat menjadi sengketa hukum antara Pemprov Papua dengan PT Freeport Indonesia hingga ke Mahkamah Agung, menurut Riza Pratama, hal ini tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah dengan perusahaan Freeport.

Menyinggung pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi Freeport, menurut Riza Pratama, tidak ada masalah karena untuk IUPK sudah dikantongi Freeport Indonesia hingga tahun 2041.

Baca juga: Sejak 1992, Freeport Sudah Setor Royalti ke Pemerintah Rp 31,9 Triliun

Berdasarkan data sengketa pajak air permukaan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan PT Freeport Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2011.

Freeport tidak setuju membayar pajak karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandatangani dengan tarif Rp 10 per meter kubik.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua menginginkan Freeport membayar PAP sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebesar Rp 120 per meter kubik.

Baca juga: Tambang Grasberg Ditutup, Freeport Akui Berdampak ke Ekonomi Papua



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X