[POPULER MONEY] Dampak Corona Bikin Rupiah Terkapar | 5 Fakta Kereta Cepat JKT-BDG

1. Dampak Corona Mulai Dirasakan RI: Modal Asing Kabur Rp 30 Triliun, Rupiah Terkapar

Dampak persebaran virus corona ke beberapa negara di dunia yang letaknya jauh dari China mulai terasa di pasar keuangan Indonesia.

Di akhir pekan ini, nilai tukar rupiah terperosok ke level Rp 14.300 per dollar AS. Pada perdagangan Jumat (29/2/2020) kemarin, rupiah berada pada posisi Rp 14.318 per dollar AS atau melemah 2,09 persen dibanding penutupan perdagangan di hari sebelumnya yang masih di posisi Rp 14.025 per dollar AS.

Jika dilihat dalam kurun waktu satu tahun terakhir, kinerja rupiah tersebut adalah yang terlemah sejak Agustus 2019 lalu. Kala itu, rupiah berada di level Rp 14.325 per dollar AS.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) juga ditutup di zona merah pada penutupan perdagangan pekan ini.

Simak selengkapnya di sini

2. Pesangon PHK Indosat Sampai 70 Kali Gaji? Ini Kata Serikat Pekerja

PT Indosat Tbk memutuskan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) terhadap 677 karyawannya. Berdasarkan keterangan perseroan, lebih dari 90 persen telah setuju untuk menerima paket kompensasi yang diberikan.

Perusahaan terbuka berkode emiten ISAT ini mengklaim, paket kompensasi yang ditawarkan lebih tinggi dari ketentuan undang-undang. Bahkan ada karyawan mendapatkan nilai pesangon sampai 70 kali gaji.

Ketua Bidang Humas dan Media Serikat Pekerja Indosat, Ismu Hasyim, mengungkapkan memang benar rata-rata karyawan yang terkena PHK menerima pesangon yang besarannya rata-rata sekitar 40 kali gaji.

Namun menurutnya, itu berlaku bagi karyawan yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Sementara bagi karyawan yang baru bekerja beberapa tahun, besaran pesangon menyesuaikan dengan masa kerja.

Bagaimana detailnya? Baca di sini

3. Mulai 1 Maret Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat ke 10 Destinasi Wisata

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) mulai memberikan diskon tiket pesawat ke 10 destinasi wisata mulai Minggu (1/3/2020). Diskon tersebut berlaku hingga Mei 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, diskon tersebut berlaku mulai besok sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang telah memimpin 2 kali rapat terbatas membahas diskon pesawat.

"Kita tahu bahwa masyarakat membutuhkan support. Oleh karenanya Pak Presiden secara langsung memimpin 2 kali ratas, di mana memberikan kemudahan bagi turis domestik ke 10 destinasi," kata Budi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (29/2/2020).

Budi bilang, pemerintah telah menganggarkan Rp 500 miliar untuk pemberian insentif tersebut.

Selengkapnya simak di sini

4. Distop Karena Sebabkan Banjir, Ini 5 Fakta Kereta Cepat JKT-BDG

Proyek konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau JKT-BDG distop sementara oleh Kementerian PUPR. Ini karena pengerjaan lintasan rel dinilai jadi penyebab banjir, khususnya di sepanjang Jalan Tol Cikampek.

Infrastruktur kereta cepat dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China ( KCIC) yang merupakan perusahaan patungan konsorsium BUMN dan China Railways. Pembangunannya dimulai sejak groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 lalu di Perkebunan Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Sempat mandek karena masalah pembebasan lahan, proyek ini sendiri jadi salah satu kebanggan Jokowi sejak pemerintahannya di periode pertama.

Simak fakta tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dalam beberapa waktu terakhir jadi sorotan publik:di sini

5. Sederet Manfaat Jika NPWP Istri Ikut Suami

Suami dan istri yang sama-sama bekerja tentu merupakan hal yang lumrah terjadi. Dalam hal perpajakan, saat istri maupun suami memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) terpisah, biasanya memiliki perhitungan potongan pajak yang lebih tinggi.

Opsi menggabungkan NPWP suami dan istri jadi salah satu solusinya. Ini karena pada prinsipnya, kewajiban untuk membayarkan pajak seharusnya dilakukan oleh kepala keluarga, dalam hal ini suami. Sementara penghasilan istri akan dianggap sebagai penghasilan suami.

Pada dasarnya menurut UU Perpajakan, satu keluarga cukup memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam artian, seorang istri ikut NPWP suami.

Hal itu diatur dalam Pasal 8 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak, dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga (suami).

Baca selengkapnya di sini