Kemenhub Optimistis Januari 2023 Sudah Tidak Ada Truk ODOL

Kompas.com - 03/03/2020, 07:35 WIB
Razia ODOL di Jagorawi Razia ODOL di Jagorawi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) berkomitmen untuk membebaskan Indonesia dari truk kelebihan muatan dan dimensi atau over dimension and over load ( ODOL) pada 1 Januari 2023.

Langkah awal komitmen dilakukan dengan seremoni pemotongan truk ODOL dalam gelaran Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat, Senin (2/3/2020).

" Pemotongan ini juga dalam rangka membangun optimisme bahwa di jalan kita semakin selamat dan tentunya dengan hasil seperti ini diharapkan juga akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional,” tutur Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono, di Jakarta, Senin.

Baca juga: Asosiasi Feri Tak Mau Angkut Truk ODOL Mulai Mei 2020

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, pemotongan ini juga bentuk realisasi dari pernyataan pemerintah pada pekan lalu yang akan segera memberantas truk ODOL.

"Ini akan coba kita selesaikan sampai  dengan 2023 sebagaimana arahan pak menteri (Budi Karya Sumadi) untuk semua komoditas," ujarnya.

Lebih lanjut Budi menekankan bahwa pelarangan ini menjadi penting untuk meminimalisir kerugian yang selama ini diakibatkan oleh truk ODOL.

"Karena mungkin kita sadar bahwa ini untuk kepentingan keselamatan untuk kepentingan kelangsungan dari pemeliharan jalan yang cukup banyak kerugiaannya kita harapkan kita harus merobah diri semuanya," tuturnya.

Baca juga: Mundur Berkali-kali, Menhub Toleransi Truk ODOL hingga 2023

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Whats New
Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Whats New
Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Whats New
Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Whats New
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X