BPPT: "Smart Government" Kunci untuk Jadi Negara Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan, pihaknya bakal membangun strategi kecerdasan buatan (artificial inteligence/AI) dengan fokus prioritas nasional dalam waktu 6 bulan ke depan.

Dia berkata, Peraturan Presiden (Perpres) tentang strategi Indonesia dalam menguasai kecerdasan buatan pun direncanakan keluar pada Juli 2020 mendatang.

"Nanti di bulan Juli akan keluar Perpres tentang strategi Indonesia dalam menguasai teknologi dan menggunakannya dengan fokus prioritas, misalnya memperbaiki kesehatan, energi, transportasi, atau pemerintahan berbasis AI. Ini kita tata dalam sebuah perencanaan nasional," kata Hammam di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Bill Gates Meminta Ini kepada Negara Maju

Hammam menuturkan, cara tersebut bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Pasalnya, negara maju terlihat dari seberapa jauh negara tersebut menguasai teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Malah kita bisa melihat negara-negara yang bisa menguasai teknologi AI ini menjadi negara superpower. Daya saing sebuah negara khususnya terkait bagaimana kita membangun digital ekonomi sangat penting menguasai AI ini," ucap Hammam.

Apalagi, Indonesia berencana membangun ibu kota baru dengan desain futuristik. Ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu digadang-gadang menjadi kota percontohan.

Hal itu karena semua berorientasi pada masa depan, bukan kota biasa yang mengalami digitalisasi.

Baca juga: Indonesia Belum Cocok Jadi Negara Maju, Ini Alasannya

"Ini completely adalah kota masa depan. Karenanya, kita juga harus menguasai. Jangan semua teknologi impor di ibu kota baru. Padahal, kita inginnya membangun kemandirian," terang Hammam.

Kendati demikian, Hammam tak memungkiri beberapa sektor di Indonesia sudah mengadopsi kecerdasan buatan ini. Sebut saja sektor bisnis e-commerce, logistik, hingga perbankan yang mengalami regenerasi.

"Tapi belum semua stakeholder, terutama pemerintah itu belum mengadopsi. Jadi tertinggal Pemerintah Indonesia dibandingkan pemerintah negara lain. Dari 10 negara ASEAN, kita rangking 6. Oleh karena itu, kalau mau maju, ya berubah jadi smart government," pungkasnya.

Baca juga: Indonesia Didapuk Jadi Negara Maju, Pengusaha: Kita Sih Bangga, tetapi...