DPR: Kebijakan Penurunan Harga Gas Industri Harus Tepat Sasaran

Kompas.com - 04/03/2020, 20:57 WIB
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) terus berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas bumi berkesinambungan yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional di berbagai sektor bisnis. Dok. Humas PGNPT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) terus berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas bumi berkesinambungan yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional di berbagai sektor bisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga meminta pemerintah dan pelaku industri sesuai Perpres 40/2016 mencari solusi bersama terkait polemik harga gas industri sektor tertentu.

Lamhot memandang, ketentuan yang tertuang dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2016 mengenai penetapan harga gas bumi memiliki tujuan baik, yaitu agar sektor industri tertentu tersebut, yang kinerja dan kontribusinya terus menurun terhadap perekonomian nasional, dapat berdaya saing dan tumbuh lebih kuat.

Namun, Lamhot menegaskan kebijakan itu harus menjaga pengelolaan korporasi baik BUMN, swasta, industri dan rencana pengembangan infrastruktur yang jadi target pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Baca juga: Penurunan Harga Gas Industri Harus Diimbangi Pajak Industri?

"Kebijakan ini jangan sampai mematikan pengembangan pemanfaatan energi gas bumi dan mengurangi daya tarik investasi, baik di sektor hulu maupun hilir migas," kata Lamhot dalam keterangannya, Rabu (4/3/2020).

Hal ini penting, imbuh dia, sebab pembangunan infrastruktur hilir gas bumi dan eksplorasi lapangan baru migas memiliki posisi yang sangat strategis untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.

"Tidak akan sehat jika tujuh sektor industrinya tumbuh tapi badan usaha pengelola migas menjadi terkendala sustainability usahanya sehingga energi hanya dinikmati segelintir pihak karena infrastruktur tidak terbangun optimal dan merata menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Termasuk dengan investasi hulu yang terganggu karena harga migas tidak masuk keekonomian bisnis," ungkap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lamhot memandang, ketergantungan Indonesia dari energi impor harus disikapi dengan kebijakan strategis. Dengan cadangan gas bumi yang jauh lebih besar daripada minyak bumi, sudah seharusnya Indonesia memprioritaskan pembangunan infrastruktur gas.

Baca juga: Jokowi Ingin Harga Gas Turun, Pertamina Minta Insentif

Apalagi sampai hari ini di industri hilir gas, jaringan infrastruktur gas belum tersambung secara merata di banyak wilayah di Indonesia.

Menurutnya, dengan iklim investasi di hulu yang menarik dan ada jaminan pengembalian investasi di hilir gas bumi akan memberikan kepastian pengembangan infrastruktur gas, maka diharapkan akan semakin banyak pelaku industri di berbagai wilayah yang dapat menikmati gas bumi.

"Harga gas 6 dollar AS per MMBTU sebaiknya lebih diutamakan ke industri atau BUMN yang menggunakan gas sebagai bahan baku (raw material) seperti industri pupuk dan BUMN yang sedang tak sehat seperti Krakatau Steel," ujar Lamhot.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Sabar, Kita Cari Jalan Agar Ekonomi Juga Bisa Pulih

Luhut: Sabar, Kita Cari Jalan Agar Ekonomi Juga Bisa Pulih

Whats New
Juli 2021, Cadangan Devisa RI Naik Jadi 137,3 Miliar Dollar AS

Juli 2021, Cadangan Devisa RI Naik Jadi 137,3 Miliar Dollar AS

Rilis
Paruh Pertama 2021, BRI Cetak Laba Bersih Rp 12,54 Triliun

Paruh Pertama 2021, BRI Cetak Laba Bersih Rp 12,54 Triliun

Whats New
KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan di Kuartal II 2021 Terjaga Normal

KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan di Kuartal II 2021 Terjaga Normal

Whats New
Eks Napi Koruptor Jadi Komisaris Anak BUMN, Apakah Melanggar Hukum?

Eks Napi Koruptor Jadi Komisaris Anak BUMN, Apakah Melanggar Hukum?

Whats New
Mau Beli Dollar AS? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Beli Dollar AS? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Perdana Melantai di Bursa, Saham Bukalapak Naik 24,71 Persen

Perdana Melantai di Bursa, Saham Bukalapak Naik 24,71 Persen

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Kunci dan Tantangan Menjadi Atlet Profesional

[KURASI KOMPASIANA] Kunci dan Tantangan Menjadi Atlet Profesional

Rilis
Resmi Melantai di BEI, Bukalapak Toreh Sejarah sebagai Unicorn Pertama yang IPO

Resmi Melantai di BEI, Bukalapak Toreh Sejarah sebagai Unicorn Pertama yang IPO

Whats New
Defisit Perdagangan RI-China Rp 45 Triliun, Mendag: Terendah dalam 10 Tahun Terakhir

Defisit Perdagangan RI-China Rp 45 Triliun, Mendag: Terendah dalam 10 Tahun Terakhir

Whats New
Turun Lagi, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Lagi, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Zipmex dan JXB Beri 3.320 Paket Makanan Untuk Petugas di 7 TPU Khusus Covid-19 di Jakarta

Zipmex dan JXB Beri 3.320 Paket Makanan Untuk Petugas di 7 TPU Khusus Covid-19 di Jakarta

Rilis
Tingkatkan Ekonomi Kuartal III, Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanja

Tingkatkan Ekonomi Kuartal III, Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanja

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
 95 Persen Warga Jakarta Telah Divaksinasi Tahap I, Sandiaga Uno Minta Masyarakat Jangan Lengah

95 Persen Warga Jakarta Telah Divaksinasi Tahap I, Sandiaga Uno Minta Masyarakat Jangan Lengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X