Kompas.com - 06/03/2020, 07:00 WIB
Ilustrasi UMKM shutterstock.comIlustrasi UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wabah virus corona yang menyebar dengan cepat memberikan dampak bagi perekonomian global, termasuk ekonomi Indonesia.

Namun demikian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dipandang bisa menjadi penopang perekonomian nasional.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, keberadaan UMKM pun diharapkan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Pasalnya, 97 persen usaha di Indonesia itu ditopang oleh usaha kecil, sedangkan sisanya 3 persen merupakan peran pabrik besar-besar.

Baca juga: Manfaatkan Platform Digital, UMKM Bisa Jangkau Pasar Global

“Yang bisa menggerakkan usaha dari bawah di tengah-tengah masyarakat ya usaha kecil. Makanya pemerintah banyak sekali membuat program, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal yang disampaikan melalui koperasi maupun program-program pemerintah yang lain, sampai pemerintah mensubsidi bunganya,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (5/3/2020).

Menurut Misbakhun, program subsidi bunga KUR pemerintah yang dulunya 11-12 persen diturunkan di bawah menjadi 9 persen. Kini, subsidi diturunkan lagi menjadi 6 persen.

Namun demikian, Misbakhun memandang pemerintah juga menggeser prioritas anggaran ke sektor produktif. Pemerintah, lanjut Misbakhun, melakukan itu guna memberi akses kemudahan kepada usaha kecil untuk mendapat kredit usaha.

Baca juga: Gunakan Bahan Baku Lokal, Cara UMKM Siasati Persaingan

“Sekarang pemerintah akan menaikkan plafon yang berkaitan dengan tanpa agunan. Selama ini yang tanpa agunan Rp 25 juta, mau dinaikkan sampai Rp 50 juta bahkan ada yang mau menaikkan sampai Rp 100 juta,” ujar dia.

Melihat situasi ekonomi Indonesia, kata Misbakhun, insentif harus diberikan kepada usaha kecil menengah.

Bahkan pemerintah membuka kredit mikro antara Rp 500.000 hingga Rp 2,5 juta dan ini marak dilakukan pemerintah untuk memperkuat elevasi dan daya jangkaunya.

Terkait KUR, Misbakhun menjelaskan pemerintah dakam setiap kali rapat dengan DPR mengatakan jumlah penerimanya di atas 12 juta.

 

Baca juga: Green Investment, Pemerintah Lirik UMKM Papua

Namun, kata Misbakhun, pemerintah terus mendorong adanya nasabah baru dari pelaku UMKM sebagai penerima KUR.

“Pemerintah bilang harus nasabah baru. Karena sudah dibangun sistem di Kemenko Perekonomian, yang sudah menikmati KUR tidak boleh menikmati lagi. Ini memang harus jelas, jangan sampai orang yang sama mendapatkan itu terus menerus,” jelas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan Program MigorRakyat, Mendag: Ini Bentuk Kepedulian Pengusaha untuk Rakyat

Luncurkan Program MigorRakyat, Mendag: Ini Bentuk Kepedulian Pengusaha untuk Rakyat

Whats New
Syarat dan Cara Buka Rekening BNI Online Tanpa ke Bank

Syarat dan Cara Buka Rekening BNI Online Tanpa ke Bank

Whats New
Sun Life Indonesia Bayar Klaim Rp 498,7 Miliar Sepanjang 2021

Sun Life Indonesia Bayar Klaim Rp 498,7 Miliar Sepanjang 2021

Rilis
Ini Aplikasi untuk Membeli Minyak Goreng Rakyat Rp 14.000 Per Liter

Ini Aplikasi untuk Membeli Minyak Goreng Rakyat Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Ekspor Pertanian Tumbuh 15,89 Persen pada April 2022, Sumbang 94,93 Persen Total Ekspor Nonmigas

Ekspor Pertanian Tumbuh 15,89 Persen pada April 2022, Sumbang 94,93 Persen Total Ekspor Nonmigas

Rilis
Ada Larangan Ekspor CPO, BPS: Bisa Berdampak ke Kinerja Ekspor RI

Ada Larangan Ekspor CPO, BPS: Bisa Berdampak ke Kinerja Ekspor RI

Whats New
'Kami Minta Pertolongan Presiden Jokowi Selesaikan Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera'

"Kami Minta Pertolongan Presiden Jokowi Selesaikan Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera"

Whats New
Turun 10,01 Persen, Impor di April Tercatat 19,76 Miliar Dollar AS

Turun 10,01 Persen, Impor di April Tercatat 19,76 Miliar Dollar AS

Whats New
Balas Cuitan Jokowi, Elon Musk: Suatu Kehormatan Bisa Bertemu dan Bahas Proyek Masa Depan

Balas Cuitan Jokowi, Elon Musk: Suatu Kehormatan Bisa Bertemu dan Bahas Proyek Masa Depan

Whats New
Nasabah AJB Bumiputera Minta BPA Utamakan Pembayaran Klaim Pemegang Polis

Nasabah AJB Bumiputera Minta BPA Utamakan Pembayaran Klaim Pemegang Polis

Whats New
Anak Usaha Delta Dunia Makmur Raih Kontrak Baru Senilai Rp 3,2 Triliun

Anak Usaha Delta Dunia Makmur Raih Kontrak Baru Senilai Rp 3,2 Triliun

Rilis
Raih Pendanaan Senilai Rp 720 Miliar, Mekari akan Fokus ke Fintech

Raih Pendanaan Senilai Rp 720 Miliar, Mekari akan Fokus ke Fintech

Rilis
Sebelum Kepesertaan Prakerja Gelombang 26 Dicabut, Ini Cara Beli Pelatihan di Kemenaker

Sebelum Kepesertaan Prakerja Gelombang 26 Dicabut, Ini Cara Beli Pelatihan di Kemenaker

Whats New
Ramadhan dan Lebaran 2022, Lion Parcel Catatkan Peningkatan Pengiriman Paket 30 Persen dari Biasanya

Ramadhan dan Lebaran 2022, Lion Parcel Catatkan Peningkatan Pengiriman Paket 30 Persen dari Biasanya

Rilis
Pengamat Ekonomi: Perlu Transparansi dalam Penetapan Harga Jual Pertalite

Pengamat Ekonomi: Perlu Transparansi dalam Penetapan Harga Jual Pertalite

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.