Kementerian BUMN Yakin Skema Penyelamatan Jiwasraya Disetujui DPR RI

Kompas.com - 09/03/2020, 15:33 WIB
Ilustrasi Jiwasraya KONTAN/Cheppy A. MuchlisIlustrasi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN optimis skema pembayaran tunggakan klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) disetujui panitia kerja (Panja) DPR RI.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, jika skema yang diajukan pemerintah disetujui, maka proses pembayaran ke nasabah bisa dilakukan mulai akhir Maret 2020.

“(Progres pembahasan di DPR) bagus, karena sudah mengerucut kepada skema yang hampir diterima semua,” ujar Arya di Kementerian BUMN, Senin (9/3/2020).

Baca juga: Bayar Klaim Nasabah, Jiwasraya Mau Jual Gedung Cilandak Town Square

Arya menambahkan, pemerintah telah menampung aspirasi-aspirasi yang diberikan anggota Panja DPR RI. Atas dasar itu, dia optimis skema yang diajkukan akan disetujui.

“Kalau seluruh skemanya disetujui, berarti kami tinggal jalan teknis. Akan sangat cepat semua,” kata Arya.

Arya menjelaskan, salah satu skema yang diajukan yakni pembentukan Holding BUMN Asuransi. Diharapkan, pembentukan holding bisa memperbaiki kinerja seluruh perusahaan asuransi plat merah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jangan nanti ini hanya sekadar penyelamatan, tapi harus lebih, jadi ada harapan baru, asuransi baru atau apapun namanya yang dibuat oleh pemerintah sehingga nanti ini jadi andalan juga,” ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah kemungkinan akan memilih opsi bail in ketimbang dua skema lainnya untuk menyelamatkan kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal tersebut terungkap berdasarkan dokumen yang diperoleh Kompas.com pada Jumat (28/2/2020).

Pemerintah sendiri menyiapkan tiga opsi dalam penyelamatan Jiwasraya, yakni Bail In, Bail Out dan Likuidasi.

Opsi Bail In, yakni dukungan dana dari pemilik saham Jiwasraya. Jika menggunakan opsi ini nantinya dapat dilakukan pembayaran penuh maupun sebagian. Namun, ada risiko gugatan hukum jika dilakukan pembayaran sebagian.

Opsi Bail Out, yakni dukungan dana dari pemerintah. Namun, opsi ini tidak dapat dilakukan kepada Jiwasraya karena belum ada peraturan terkait, baik dari OJK maupun KSSK.

Lalu, opsi likuidasi, yakni pembubaran perusahaan. Namun, opsi ini baru bisa dilakukan atas persetujuan OJK. Langkah ini juga bisa memiliki dampak sosial dan politik yang cukup signifikan.

“Kesimpulannya, berdasarkan opsi-opsi di atas, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial dan politik, opsi yang paling optimal adalah opsi Bail In,” demikian bunyi dokumen yang diterima Kompas.com.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Whats New
Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

Rilis
BTN Kantongi Laba Bersih Rp 920 Miliar pada Kuartal II-2021

BTN Kantongi Laba Bersih Rp 920 Miliar pada Kuartal II-2021

Whats New
Mulai 29 Juli, Naik KA Jarak Jauh di Sumatera Wajib Pakai Kartu Vaksin

Mulai 29 Juli, Naik KA Jarak Jauh di Sumatera Wajib Pakai Kartu Vaksin

Whats New
Naik 18 Persen, Danamon Raup Laba Bersih Rp 998 Miliar pada Semester I-2021

Naik 18 Persen, Danamon Raup Laba Bersih Rp 998 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Kemenkeu: Investasi Dapat Terus Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Kemenkeu: Investasi Dapat Terus Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Whats New
Ini 4 Tips Investasi bagi Milenial

Ini 4 Tips Investasi bagi Milenial

Spend Smart
Dahlan Iskan: Akidi Tio Banyak Menyumbang, tapi Selalu Atas Nama Hamba Tuhan

Dahlan Iskan: Akidi Tio Banyak Menyumbang, tapi Selalu Atas Nama Hamba Tuhan

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Merah, Rupiah Menguat

IHSG Ditutup di Zona Merah, Rupiah Menguat

Whats New
Ini Alasan IMF Revisi ke Bawah Outlook Ekonomi Negara Emerging Termasuk RI

Ini Alasan IMF Revisi ke Bawah Outlook Ekonomi Negara Emerging Termasuk RI

Whats New
Ada Pengetatan Kebijakan, Harta Miliarder China Merosot Rp 197,2 Triliun

Ada Pengetatan Kebijakan, Harta Miliarder China Merosot Rp 197,2 Triliun

Whats New
Gubernur BI Lantik 7 Pimpinan Baru Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Gubernur BI Lantik 7 Pimpinan Baru Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Rilis
BI Tekankan Pentingnya Transformasi Ekonomi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

BI Tekankan Pentingnya Transformasi Ekonomi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Rilis
Ini Jumlah Pelamar CPNS dan PPPK yang Sudah Lolos Administrasi

Ini Jumlah Pelamar CPNS dan PPPK yang Sudah Lolos Administrasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X