Kementerian BUMN Yakin Skema Penyelamatan Jiwasraya Disetujui DPR RI

Kompas.com - 09/03/2020, 15:33 WIB
Ilustrasi Jiwasraya KONTAN/Cheppy A. MuchlisIlustrasi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN optimis skema pembayaran tunggakan klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) disetujui panitia kerja (Panja) DPR RI.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, jika skema yang diajukan pemerintah disetujui, maka proses pembayaran ke nasabah bisa dilakukan mulai akhir Maret 2020.

“(Progres pembahasan di DPR) bagus, karena sudah mengerucut kepada skema yang hampir diterima semua,” ujar Arya di Kementerian BUMN, Senin (9/3/2020).

Baca juga: Bayar Klaim Nasabah, Jiwasraya Mau Jual Gedung Cilandak Town Square

Arya menambahkan, pemerintah telah menampung aspirasi-aspirasi yang diberikan anggota Panja DPR RI. Atas dasar itu, dia optimis skema yang diajkukan akan disetujui.

“Kalau seluruh skemanya disetujui, berarti kami tinggal jalan teknis. Akan sangat cepat semua,” kata Arya.

Arya menjelaskan, salah satu skema yang diajukan yakni pembentukan Holding BUMN Asuransi. Diharapkan, pembentukan holding bisa memperbaiki kinerja seluruh perusahaan asuransi plat merah.

“Jangan nanti ini hanya sekadar penyelamatan, tapi harus lebih, jadi ada harapan baru, asuransi baru atau apapun namanya yang dibuat oleh pemerintah sehingga nanti ini jadi andalan juga,” ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah kemungkinan akan memilih opsi bail in ketimbang dua skema lainnya untuk menyelamatkan kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal tersebut terungkap berdasarkan dokumen yang diperoleh Kompas.com pada Jumat (28/2/2020).

Pemerintah sendiri menyiapkan tiga opsi dalam penyelamatan Jiwasraya, yakni Bail In, Bail Out dan Likuidasi.

Opsi Bail In, yakni dukungan dana dari pemilik saham Jiwasraya. Jika menggunakan opsi ini nantinya dapat dilakukan pembayaran penuh maupun sebagian. Namun, ada risiko gugatan hukum jika dilakukan pembayaran sebagian.

Opsi Bail Out, yakni dukungan dana dari pemerintah. Namun, opsi ini tidak dapat dilakukan kepada Jiwasraya karena belum ada peraturan terkait, baik dari OJK maupun KSSK.

Lalu, opsi likuidasi, yakni pembubaran perusahaan. Namun, opsi ini baru bisa dilakukan atas persetujuan OJK. Langkah ini juga bisa memiliki dampak sosial dan politik yang cukup signifikan.

“Kesimpulannya, berdasarkan opsi-opsi di atas, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial dan politik, opsi yang paling optimal adalah opsi Bail In,” demikian bunyi dokumen yang diterima Kompas.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.