MA Batalkan Aturan Kenaikan Iuran, Ini Komentar BPJS Kesehatan

Kompas.com - 09/03/2020, 19:09 WIB
Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 secara resmi menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc. ANTARA FOTO/Risky AndriantoPetugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 secara resmi menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait pembatalan aturan kenaikan iuran tersebut, BPJS Kesehatan mengaku belum menerima salinan putusan MA itu.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf kepada Kompas.com, Senin (9/3/2020).

Baca juga: MA Batalkan Aturan soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen

Lebih lanjut Iqbal menuturkan, BPJS Kesehatan belum bisa mengonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut.

Namun, bila hasil konfirmasi sudah dia dapat dan terkonfirmasi kebenarannya, pihaknya bakal melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia memastikan, BPJS Kesehatan bakal mengikuti keputusan resmi pemerintah.

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari pemerintah,” tandas Iqbal.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani ke Puan Maharani: Rapat BPJS Kesehatan hingga 130 Kali...

Sebelumnya diberitakan, MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Permohonan diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang disinyalir tidak setuju dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan.

Akhirnya, MA mengabulkan dan memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang naik pada 1 Januari 2020.

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, putusan itu dibacakan pada Februari lalu.

"Ya (sudah diputus). Kamis 27 Februari 2020 diputus. Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil," ujar Andi ketika dikonfirmasi, Senin (9/3/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp 15,5 Triliun

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produsen Pocari Sweat Buka Banyak Lowongan untuk Fresh Gradute, Tertarik?

Produsen Pocari Sweat Buka Banyak Lowongan untuk Fresh Gradute, Tertarik?

Whats New
Syailendra Capital: Industri Reksa Dana Bisa Tumbuh 10 Persen Tahun Ini

Syailendra Capital: Industri Reksa Dana Bisa Tumbuh 10 Persen Tahun Ini

Whats New
Selain Grab, Traveloka Dikabarkan Juga Bakal IPO Via Perusahaan Cek Kosong?

Selain Grab, Traveloka Dikabarkan Juga Bakal IPO Via Perusahaan Cek Kosong?

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Membantu Anak Mempersiapkan Kembali ke Sekolah | Mengapa Ujian Bahasa Indonesia Jarang Mendapat 100?

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Membantu Anak Mempersiapkan Kembali ke Sekolah | Mengapa Ujian Bahasa Indonesia Jarang Mendapat 100?

Rilis
Benci Produk Luar Negeri Dinilai Datangkan Investasi, Kok Bisa?

Benci Produk Luar Negeri Dinilai Datangkan Investasi, Kok Bisa?

Whats New
Mau Buka Franchise Tahu Go? Ini Modal dan Syaratnya

Mau Buka Franchise Tahu Go? Ini Modal dan Syaratnya

Smartpreneur
Ada Cuaca Ekstrem Akibat Bibit Sikon Tropis, Kemenhub Minta Pelaku Pelayaran Waspada

Ada Cuaca Ekstrem Akibat Bibit Sikon Tropis, Kemenhub Minta Pelaku Pelayaran Waspada

Whats New
Naik Rp 6.000, Ini Rincian Harga Emas Antam Mulai dari 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Naik Rp 6.000, Ini Rincian Harga Emas Antam Mulai dari 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
IHSG Awal Sesi Bangkit, Rupiah Masih Lemah

IHSG Awal Sesi Bangkit, Rupiah Masih Lemah

Whats New
Bangun Ketahanan Pangan Masyarakat, BKP Kementan Bentuk Pertanian Keluarga

Bangun Ketahanan Pangan Masyarakat, BKP Kementan Bentuk Pertanian Keluarga

Rilis
Mengenal Arti Reseller dan Dropship

Mengenal Arti Reseller dan Dropship

Earn Smart
Sempat Sentuh Rp 923,75 Juta, Harga Bitcoin Hari Ini Rp 912,49 Juta

Sempat Sentuh Rp 923,75 Juta, Harga Bitcoin Hari Ini Rp 912,49 Juta

Whats New
Ini Harga Cabai Merah, Telur Ayam, dan Daging Sapi pada Hari Pertama Puasa

Ini Harga Cabai Merah, Telur Ayam, dan Daging Sapi pada Hari Pertama Puasa

Whats New
Mengenal Franchise, Mulai dari Definisi dan Istilah Terkait Lainnya

Mengenal Franchise, Mulai dari Definisi dan Istilah Terkait Lainnya

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads X