Kenaikan Iuran Dibatalkan MA, Kemenkeu Putar Otak Tambal BPJS Kesehatan

Kompas.com - 09/03/2020, 20:08 WIB
Suasana pelayanan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran. KOMPAS.com/DIAN ADE PERMANASuasana pelayanan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan masih mendalami keputusan MA tersebut. Dirinya pun menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif iuran dengan pertimbangan defisit BPJS Kesehatan yang diproyeksi mencapai Rp 15 triliun hingga akhir 2019.

Dengan keputusan MA tersebut, Kemenkeu harus kembali memutar otak untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

"Kita cari cara, sejak tahun lalu gimana caranya tambal. Caranya menambal itu yang kita bayangkan tahun lalu adalah pemerintah berikan uang, uang lebih besar kepada BPJS Kesehatan," jelas Suahasil di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Baca juga: MA Batalkan Aturan soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen

"Kalau kita berikan uang seperti itu saja, tahun depan tidak tahu lagi berapa," jelas dia.

Suahasil mengatakan, kenaikan tarif iuran sebesar 100 persen untuk masing-masing kelas peserta merupakan salah satu cara menambal defisit BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, pemerintah juga menanggung iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) hingga akhir 2019 sebesar Rp 15,5 triliun.

"Nah ini yang sudah dilakukan dengan cara menaikkan itu, maka tahun lalu pemerintah bisa bayari defisit tersebut. Tahun ini juga pemerintah bayari PBI dengan tarif yang baru," jelas Suahasil.

"Jadi sebenarnya, kenaikan itu adalah utk bisa menambal defisitnya BPJS. Nah dengan adanya putusan tadi, kita pelajari dan diskusikan implikasinya," ujar dia.

Dikutip dari dokumen putusan MA, menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun pasal ini menjelaskan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. "Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Tidak Mempunyai Hukum Mengikat," demikian putusan tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

Rilis
Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Whats New
Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Rilis
Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Whats New
Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Whats New
Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Rilis
Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Whats New
AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

Whats New
Terjebak di Skala Kecil, Koperasi Perlu Merger dan Amalgamasi

Terjebak di Skala Kecil, Koperasi Perlu Merger dan Amalgamasi

Whats New
Lonjakan Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diramal Bakal Terjadi Saat Libur Lebaran

Lonjakan Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diramal Bakal Terjadi Saat Libur Lebaran

Whats New
PLN akan Bangun Pembangkit EBT Setelah Program 35.000 MW Selesai

PLN akan Bangun Pembangkit EBT Setelah Program 35.000 MW Selesai

Whats New
Jelang Lebaran, BCA Siapkan Uang Tunai Rp 53 Triliun

Jelang Lebaran, BCA Siapkan Uang Tunai Rp 53 Triliun

Whats New
Kanwil DJP Nusa Tenggara Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Kanwil DJP Nusa Tenggara Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Rilis
Cerita Inspiratif UMKM Asal Jepara Sukses Ekspor Produk Lokal lewat Program Ekspor Shopee

Cerita Inspiratif UMKM Asal Jepara Sukses Ekspor Produk Lokal lewat Program Ekspor Shopee

Smartpreneur
Pertamina Lanjutkan Pembayaran Ganti Rugi Insiden Kilang Balongan

Pertamina Lanjutkan Pembayaran Ganti Rugi Insiden Kilang Balongan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X