Redam Dampak Corona, Trump Bakal Pangkas Pajak Penghasilan hingga Beri Insentif Industri

Kompas.com - 10/03/2020, 08:42 WIB
US President Donald Trump berbicara selama acara kampanye di Las Vegas Convention Center AS. Brian CahnUS President Donald Trump berbicara selama acara kampanye di Las Vegas Convention Center AS.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mengkaji serangkaian kebijakan baru yang diharapkan bisa meredam kian meluasnya gejolak ekonomi akibat virus corona.

Hal tersebut diharapkan bakal bisa membantu meringankan beban pekerja dan pelaku bisnis yang terdampak perlambatan ekonomi karena virus corona (covid-19) yang turun mengganggu rantai pasokan global.

Dikutip dari The Washington Post, Trump bakal meminta kongres setempat untuk memangkas pajak penghasilan dan memberikan bantuan untuk pekerja dengan upah per jam yang mengalami tekanan akibat virus corona.

Baca juga: Hadapi Pelemahan Global, Ini Langkah yang Dilakukan Presiden Jokowi

Trump juga mengatakan, bakal memberi insentif untuk industri penerbangan, hotel, hingga bisnis pelayaran yang juga mengalami tekanan akibat rendahnya permintaan untuk melakukan perjalanan.

Namun demikian, masih belum jelas apakah Trump bakal melakukan langkah tersebut secara sepihak atau meminta bantuan kongres agar paket stimulus tersebut bisa direalisasi.

"Kami telah menjaga dan telah melakukan beberapa hal untuk masyarakat dan ekonomi Amerika," ujar Trump, Senin (9/3/2020) waktu setempat.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, bakal mengumumkan paket stimulus ekonomi tersebut Selasa (10/3/2020) ini.

Pernyataan Trump tersebut kian memperjelas arah Gedung Putih dalam merespons dampak virus corona dengan kebijakan yang besar dan mahal. Sebab, pengurangan pajak penghasilan karyawan sebesar satu persen poin saja bakal memangkas 55 miliar dollar AS hingga 75 miliar dollar AS pendapatan pajak Negeri Paman Sam tersebut.

Baca juga: Bursa Saham AS Rontok, Indeks Dow Jones Merosot 2.000 Poin

Sebagai informasi, sebelumnya pemangkasan pajak penghasilan tersebut populer di kalangan anggota partai Demokrat, namun ditentang oleh anggota Partai Republik yang merupakan pendukung Trump.

Penasihat ekonomi utama Trump Larry Kudlow pun sebelumnya sempat mengatakan, paket stimulus besar-besaran tidak pernah benar-benar berfungsi di masa lalu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ke Gilimanuk, Menhub Pantau Kesiapan Antisipasi Arus Balik

Ke Gilimanuk, Menhub Pantau Kesiapan Antisipasi Arus Balik

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X