Cerita Ganjar Pranowo Dimarahi Gubernur Lain karena Dapat Bantuan Lebih Banyak dari Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bercerita saat gubernur daerah lain memarahinya karena pemerintah dianggap memberikan bantuan dana besar hanya untuk 2 provinsi, yakni provinsi Jawa Timur dan provinsi yang dipimpinnya, Jawa Tengah.

"Kita rapat di Bappenas, saya dimarahi oleh beberapa gubernur. 'Enggak adil ini Pak Jokowi ini. Masak yang dikasih bantuan banyak 5 tahun ke depan itu Jawa Tengah sama Jawa Timur,'" ucap Ganjar di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Baca juga: Ganjar Pranowo: Masyarakat Senang Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik

Karena mendapatkan omongan seperti itu, Ganjar pun langsung membuka data yang dipunyainya kepada para gubernur dan menjelaskan soal bantuan tersebut.

"Maka saya sampaikan, Kawan-kawan gubernur jangan marah dulu. Biasanya kalau ada hoaks memang suka marah. Pokoknya kita harus berperan, jangan berperang karena kita NKRI, dan jangan baperan," ujarnya.

"Saya kasih tahu, saya buka datanya. APBN kita itu ada 205 pekerjaan. Itu duitnya cuma Rp 46,1 triliun dan itu hanya 13 persen. Tahukah bapak ibu, 42,5 persen dari 31 proyek itu ternyata dibiayai dari KPBU," tambah Ganjar.

Baca juga: Ganjar Pranowo Buka-bukaan soal Tantangan Ekonomi Tumbuh 7 Persen

Dia pun buka-bukaan tentang nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah yang sebetulnya tidak mencukupi untuk membiayai semua pembangunan infrastruktur di daerahnya. Karena tak merasa cukup, dia mengadopsi skema KPBU.

"Lalu saya sampaikan, kami punya 13 proyek kurang lebih Rp 92 triliun. Dan kemudian swasta ada 12 proyek itu kurang lebih Rp 60 triliun. APBD kami cuma 100 million. Jadi setelah saya buka itu, lantas semua kaget, "'Oh gitu Pa'. Makanya kita harus belajar (konsep KPBU)," jelas dia.

Baca juga: Ristekdikti: 80 Persen Dana Riset Masih Andalkan APBN

Lantas, Ganjar pun menuturkan para gubernur mesti mengadopsi skema KPBU di daerahnya. Sebab, pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing tak bisa hanya mengandalkan APBD yang terbatas.

Apalagi kata Ganjar, hampir sebagian besar permintaan masyarakat adalah infrastruktur. Tak hanya pembangunan jalan, masalah di sektor pariwisata, sampah, hingga air yang menjadi kebutuhan dasar harus dicarikan jalan keluarnya.

"Kalau kita menyerah pada APBD saja, ya kita nunggu urut kacang. Perubahannya ya tidak akan terjadi. Begitu-begitu saja. Inovasi tidak terjadi, kreasi mana mungkin," pungkasnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Pastikan Penerbitan Obligasi Pemda Jateng Segera Terealisasi