Pengamat Transportasi: Pelanggaran Truk ODOL Sudah Jadi Budaya di RI

Kompas.com - 10/03/2020, 12:35 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (paling kanan, baju putih memakai topi) saat meninjau uji coba bersama dengan PT Jasa Marga, Ditjen Hubdat dan Kepolisian di jembatan timbang Weigh-In-Motion (WIM) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 9 pada Minggu (22/9/2019) DOKUMENTASI KEMENHUBMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (paling kanan, baju putih memakai topi) saat meninjau uji coba bersama dengan PT Jasa Marga, Ditjen Hubdat dan Kepolisian di jembatan timbang Weigh-In-Motion (WIM) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 9 pada Minggu (22/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk membebaskan Indonesia dari truk kelebihan muatan dan dimensi atau over dimension and over load ( ODOL) pada 1 Januari 2023.

Truk ODOL perlu ditertibkan lantaran menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah. Ini karena truk dengan muatan berlebih, jadi salah satu pemicu tertinggi atas kerusakan jalan raya.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengungkapkan lantaran dibiarkan selama bertahun-tahun, ODOL di Indonesia ibarat sudah jadi kebiasaan karena dianggap bisa ditoleransi.

"Probematika ODOL di Indonesia adalah sudah menjadi budaya dalam dunia logistik angkutan truk di Indonesia. Dari semua negara di ASEAN, hanya Indonesia yang masalah truk ODOL belum tuntas," jelas Djoko dalam keterangannya, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Mulai Hari Ini, Truk ODOL Dilarang Melintasi Tol Tanjung Priok-Bandung

Menurutnya, ODOL ini sangat terkait dengan tingginya ongkos logistik di Indonesia. Biaya mahal diantaranya disebabkan harga mobil yang mahal dan biaya operasional kendaraan yang tinggi.

Selisih biaya logistik dan PDB tahun 2018 Indonesia yakni 24 persen dari PDB. Sementara negara lain, seperti Vietnam (20 persen PDB), Thailand (15 persen PDB), Tiongkok (14 persen PDB).

Lalu Malaysia, Philipina dan India (13 persen PDB), Taiwan dan Korea Selatan (9 persen PDB), Singapura dan Jepang (8 persen PDB).

Terkait solusi mengatasi ODOL, kata Djoko, dilakukan dengan memperketat pengawasan dalam uji KIR dan jembatan timbang.

Baca juga: Akibat Truk ODOL, Pengelola Jalan Tol Rugi Rp 1 Triliun Setiap Tahun

"Untuk mengendalikan angkutan barang dimensi berlebih atau over dimension perlu memperkuat penyelenggaraan uji laik kendaraan atau kir di Dinas Perhubungan Kota dan Kabupaten," ungkap Joko yang juga dosen di Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat ini.

Untuk mengendalikan angkutan barang muatan lebih juga harus memperkuat penyelenggaraan Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Terus Menguat, Bisa Bikin Keuangan Negara Makin Berat

Harga Minyak Terus Menguat, Bisa Bikin Keuangan Negara Makin Berat

Whats New
Beredar Hoax Pendaftaran Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL BPN

Beredar Hoax Pendaftaran Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL BPN

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
BNI dan Mandiri Mau Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe, BRI Bagaimana?

BNI dan Mandiri Mau Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe, BRI Bagaimana?

Whats New
Daya Beli Masyarakat Miskin Tertekan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos

Daya Beli Masyarakat Miskin Tertekan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos

Whats New
Lowongan Kerja di BUMN Nindya Karya untuk S1 Semua Jurusan, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja di BUMN Nindya Karya untuk S1 Semua Jurusan, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Gagal Lolos Prakerja Gelombang 12? Bisa Daftar Lagi di Gelombang 13

Gagal Lolos Prakerja Gelombang 12? Bisa Daftar Lagi di Gelombang 13

Whats New
Ketahui Perbedaan Notaris dan PPAT

Ketahui Perbedaan Notaris dan PPAT

Whats New
OJK Perpanjang Relaksasi BPR dan BPRS, Sampai Kapan?

OJK Perpanjang Relaksasi BPR dan BPRS, Sampai Kapan?

Whats New
Mengembangkan Diri Lewat “Kepo”

Mengembangkan Diri Lewat “Kepo”

Work Smart
Lengkap Rincian Biaya Admin Mandiri, Bunga, dan Saldo Minimal Tabungan

Lengkap Rincian Biaya Admin Mandiri, Bunga, dan Saldo Minimal Tabungan

Spend Smart
Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Penjara, BCA: Sudah 2 Kali Surat Pemberitahuan

Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Penjara, BCA: Sudah 2 Kali Surat Pemberitahuan

Whats New
[POPULER MONEY] Perkara Salah Transfer Rp 51 Juta | Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13

[POPULER MONEY] Perkara Salah Transfer Rp 51 Juta | Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13

Whats New
Simak Saldo Minimal Tabungan di Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Simak Saldo Minimal Tabungan di Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Spend Smart
Pengiriman Batu Bara Sempat Terhambat, Industri Hulu Migas Tambah Pasokan Gas Bumi ke PLN

Pengiriman Batu Bara Sempat Terhambat, Industri Hulu Migas Tambah Pasokan Gas Bumi ke PLN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X