Pengamat Transportasi: Pelanggaran Truk ODOL Sudah Jadi Budaya di RI

Kompas.com - 10/03/2020, 12:35 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (paling kanan, baju putih memakai topi) saat meninjau uji coba bersama dengan PT Jasa Marga, Ditjen Hubdat dan Kepolisian di jembatan timbang Weigh-In-Motion (WIM) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 9 pada Minggu (22/9/2019) DOKUMENTASI KEMENHUBMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (paling kanan, baju putih memakai topi) saat meninjau uji coba bersama dengan PT Jasa Marga, Ditjen Hubdat dan Kepolisian di jembatan timbang Weigh-In-Motion (WIM) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 9 pada Minggu (22/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk membebaskan Indonesia dari truk kelebihan muatan dan dimensi atau over dimension and over load (ODOL) pada 1 Januari 2023.

Truk ODOL perlu ditertibkan lantaran menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah. Ini karena truk dengan muatan berlebih, jadi salah satu pemicu tertinggi atas kerusakan jalan raya.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengungkapkan lantaran dibiarkan selama bertahun-tahun, ODOL di Indonesia ibarat sudah jadi kebiasaan karena dianggap bisa ditoleransi.

"Probematika ODOL di Indonesia adalah sudah menjadi budaya dalam dunia logistik angkutan truk di Indonesia. Dari semua negara di ASEAN, hanya Indonesia yang masalah truk ODOL belum tuntas," jelas Djoko dalam keterangannya, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Mulai Hari Ini, Truk ODOL Dilarang Melintasi Tol Tanjung Priok-Bandung

Menurutnya, ODOL ini sangat terkait dengan tingginya ongkos logistik di Indonesia. Biaya mahal diantaranya disebabkan harga mobil yang mahal dan biaya operasional kendaraan yang tinggi.

Selisih biaya logistik dan PDB tahun 2018 Indonesia yakni 24 persen dari PDB. Sementara negara lain, seperti Vietnam (20 persen PDB), Thailand (15 persen PDB), Tiongkok (14 persen PDB).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lalu Malaysia, Philipina dan India (13 persen PDB), Taiwan dan Korea Selatan (9 persen PDB), Singapura dan Jepang (8 persen PDB).

Terkait solusi mengatasi ODOL, kata Djoko, dilakukan dengan memperketat pengawasan dalam uji KIR dan jembatan timbang.

Baca juga: Akibat Truk ODOL, Pengelola Jalan Tol Rugi Rp 1 Triliun Setiap Tahun

"Untuk mengendalikan angkutan barang dimensi berlebih atau over dimension perlu memperkuat penyelenggaraan uji laik kendaraan atau kir di Dinas Perhubungan Kota dan Kabupaten," ungkap Joko yang juga dosen di Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat ini.

Untuk mengendalikan angkutan barang muatan lebih juga harus memperkuat penyelenggaraan Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang.

"Hal ini masih menjadi wewenang Kemenhub dan bersinergi dengan Kemendagri untuk urusan kir di pemda," katanya.

Lanjut dia, ketegasan tindakan untuk overloading sebenarnya lebih mudah diterima karena lebih pada pengaturan muatan.

Sedangkan over dimension dari tindakan modifikasi kendaraan lebih membutuhkan pembiayaan untuk penyesuaian kembali. Untuk over dimension dari komoditas juga semestinya cukup mudah bagi asosiasi pengangkut untuk menyesuaikan muatan.

"Ketegasan penanganan akan menurunkan risiko, namun pelaksanaannya dianggap sulit dilihat dari fakta tentang lambatnya asosiasi industri angkutan beradaptasi, pengabaian kelaikan, ketidaktaatan pelaku usaha serta masih sering terjadinya kecelakan yang ditimbulkan oleh ODOL," terangnya.

Baca juga: Asosiasi Feri Tak Mau Angkut Truk ODOL Mulai Mei 2020

Tindakan tegas

Menurut Djoko, agar kendali dan implementasi aturan lebih mudah ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan segmentasi atau memilah penanganan yang berdampak besar. Baik pemilahan sasaran jenis kendaraan ODOL, maupun tipe komoditas.

ODOL kritis harus ditangani sangat tegas, jika perlu yang berdampak sistemik, sehingga dapat mengeluarkan seluruh rantai timbulnya pelanggaran.

Tidak hanya pada pelaku di lapangan, namun sampai pada pengusaha angkutan dan pemilik barang, bahkan industri otomotif yang terlibat.

Kedua, melakukan operasi rutin namun bersifat random untuk industri pelaku ODOL dengan tidak hanya mengandalkan jembatan timbang, namun dengan peralatan portable dengan lokasi di titik atau ruas dari asal komoditas yang diangkut, sehingga tidak sempat sampai di jalan.

Baca juga: Februari, Pemerintah Larang Truk ODOL Menyeberang dari Merak

Tindakan terhadap pelaku pelanggaran hendaknya tidak hanya pada pengangkut, tetapi yang terlibat pada mata rantai pelanggaran.

Operasi ini harus didukung dengan sistem dan aplikasi digital untuk kemudahan pencatatan dan kendali tindakan. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut perlu review terhadap kekuatan aturan yang ada.

Sedangkan dari sisi asosiasi dan industri yang terdampak dari ketegasan aturan ODOL, maka adaptasi dapat dilakukan dengan beberapa tindakan.

"Sesungguh dengan dampak ketegasan aturan yang sebenarnya akan memunculkan kesempatan bisnis baru. Namun jika pemerintah tidak tegas, maka industri akan ragu untuk berinvestasi dalam bisnis baru tersebut," kata Djoko.

Misalnya, dengan pembatasan maka demand untuk angkutan akan meningkat. Hal ini akan membuka peluang usaha trucking.

Selain itu untuk komoditas kritis yang tidak memungkinkan atau terlalu mahal dan berisiko untuk diangkut di jalan adalah merupakan kesempatan baru untuk usaha coastal shipping atau kerja sama pengusahaan dengan angkutan kereta.

Dengan permintaan baru ini akan muncul juga usaha untuk pengelolaan double handling ke sistem KA dan atau coastal shipping.

Baca juga: Menhub: Pelanggaran ODOL Dilakukan Secara Sistematis

Artinya, untuk menangani ODOL, Kemenhub tidak hanya mengandalkan kemampuan jalan raya. Alternatifnya dapat memanfaatkan jalan rel dan transportasi laut untuk mengangkut barang jarak sedang dan jauh.

Teknologi dan sistem diciptakan untuk memudahkan pemilik barang mengangkut komoditasnya.

"Dari sisi pemilik barang, risiko kerusakan barang bisa berkurang, dan yang penting juga dengan adanya alternatif moda pengangkutan tentunya dapat meningkatkan efisiensi dan turunnya tarif transportasi karena sifat layanan yang akan lebih kompetitif," pungkasnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Rilis
Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

BrandzView
 Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Spend Smart
Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Whats New
Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Spend Smart
Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Rilis
BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Whats New
Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.