Redam Dampak Corona, Sri Mulyani Tunggu Izin Jokowi soal Penundaan Pajak Penghasilan

Kompas.com - 10/03/2020, 15:07 WIB
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ketika melaporkan SPT di Jakarta, Selasa (10/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIADirektur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ketika melaporkan SPT di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengkaji paket kebijakan kedua untuk meredam dampak virus corona (covid-19) yang menekan ekonomi.

Paket stimulus kedua tersebut salah satunya bakal mencakup insentif fiskal berupa penundaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau pajak gaji karyawan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan saat ini pembahasan terkait insentif di tataran Kementerian Keuangan sudah mencapai 95 persen. Hingga saat ini, dirinya masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan insentif tersebut.

"Jadi dari sisi pembahasan teknis di Kemenkeu, sudah katakan 95 persen sudah selesai. Ini adalah secara etika policy, kami koordinasi dengan Menko dan kabinet. Kemudian 5 persen sisanya keputusan timing dan harus dipresentasikan dulu dengan bapak Presiden," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Akibat Corona, Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Hanya 4,5 Persen di 2020

Namun demikian, dirinya masih enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai skema pemberian stimulus tersebut.

Meski demikian, Bendahara Negara memberi gambaran, skema stimulus nantinya akan berkaca pada hal serupa yang sempat diimplementasikan di 2008 lalu.

Kala itu, otoritas pajak mengeluarkan kebijakan PPh 21 ditanggung oleh pemerintah.

Dalam artian gaji karyawan saat itu tidak dipotong PPh 21.

Namun demikian hal itu hanya berlaku untuk sektor-sektor yang paling terdampak krisis finansial seperti perusahaan padat karya atau manufaktur.

Baca juga: Redam Dampak Corona, Trump Bakal Pangkas Pajak Penghasilan hingga Beri Insentif Industri

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

Whats New
Dorong Produktivitas Petani di Baubau, Kementan Salurkan Alsintan

Dorong Produktivitas Petani di Baubau, Kementan Salurkan Alsintan

Rilis
Ini Cara Menggunakan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay

Ini Cara Menggunakan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay

Spend Smart
IHSG Pekan Depan DIprediksi Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

IHSG Pekan Depan DIprediksi Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

Whats New
Produsen Pipa Baja Buka Lowongan untuk Semua Jurusan, Cek Posisi dan Syaratnya

Produsen Pipa Baja Buka Lowongan untuk Semua Jurusan, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Sulap Sampah Menjadi Mainan Robot, Aulia Dapat Pesanan untuk PM Korea hingga Indro Warkop

Sulap Sampah Menjadi Mainan Robot, Aulia Dapat Pesanan untuk PM Korea hingga Indro Warkop

Smartpreneur
Ada Kemungkinan Pembukaan Gelombang 11, Jangan Lupa Daftar di Prakerja.go.id

Ada Kemungkinan Pembukaan Gelombang 11, Jangan Lupa Daftar di Prakerja.go.id

Whats New
Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Whats New
BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X