Mentan: Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Semakin Kompleks

KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) wajib mengetahui kebutuhan dan ketersediaan pangan pokok di daerah masing-masing, serta melakukan langkah tepat jika ada masalah.

Menteri yang akrab disapa SYL mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Selaku Ketua Harian DKP, dia mengungkapkan, tantangan pemenuhan kebutuhan pangan semakin kompleks sehingga perlu kebijakan yang tepat.

Saat ini, berbagai kondisi, seperti anomali perubahan iklim, terjadinya beberapa bencana alam di Indonesia, serta penyebaran virus coronoa (COVID-19) perlu menjadi perhatian serius.

Baca juga: Ini Strategi Kementan untuk Tingkatkan Serapan KUR Pertanian

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah akan menetapkan strategi mitigasi agar tidak berdampak terhadap penyediaan pangan nasional.

“Dalam situasi ini, 267 juta jiwa masyarakat harus dapat dijamin pemenuhan kebutuhan pangannya,” tambahnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Lebih lanjut, SYL menjelaskan, setiap tantangan harus dihadapi dengan strategi atau jurus yang spesifik.

Dengan begitu, menurutnya, tantangan tersebut dapat dikelola menjadi peluang dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, terutama di daerah yang rentan rawan pangan.

Baca juga: Kementan Pastikan Penanggulangan Banjir di Persawahan Lebih Efektif

“Dalam hal ini termasuk perubahan iklim ekstrim dan dinamika ekonomi di tingkat global, regional, maupun nasional,” lanjutnya.

Ancaman kebutuhan pangan

Sementara itu, anggota Pokja Pemberdayaan Masyarakat DKP sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko turut menjelaskan tantangan kebutuhan pangan.

Dia menjelaskan, salah satu tantangan ke depan adalah semakin berkurangnya lahan pertanian akibat konversi yang mengancam keberlanjutan produksi pangan.

"Lahan-lahan pertanian harus kita pertahankan, karena itu saya meminta pimpinan daerah dan dinas ketahanan pangan menjaga agar konversi lahan dapat dikendalikan," tegasnya.

Baca juga: Mentan Tantang Profesor Pertanian Terapkan Hasil Riset

Lebih lanjut, dia menjelaskan setidaknya lima tantangan pembangunan ketahanan pangan ke depan, yaitu konversi lahan, supply and demand komoditas pangan yang belum berimbang, pemanfaatan teknologi, manajemen usahatani, dan pemasaran hasil.

"Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah petani harus menerapkan teknologi dan benih-benih unggul yang produktivitasnya tinggi," ujarnya.

Untuk itu, Moeldoko pun mengajak semua pihak agar mengubah mindset petani agar bertani tidak hanya buat memenuhi kebutuhan pangan atau menjadi kaya, namun bertani adalah untuk kehidupan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi yang juga Sekretaris DKP menjelaskan tujuan Rakor DKP.

Baca juga: Mentan Ajak Lawan Pola Hidup Buruk Melalui Diversifikasi Pangan

Dia mengatakan, rapat ini merupakan forum yang mempertemukan lembaga pemerintah, pakar dan praktisi pangan, serta penggerak LSM di sektor pangan dan pertanian.

Gunanya, lanjut Agung, untuk bersama-sama menganalisis situasi ketahanan pangan dan gizi.

Dia menambahkan, kebijakan sistem logistik pangan nasional juga menjadi pembahasan dalam forum ini.

Selain itu, forum ini juga untuk merumuskan kebijakan, program, dan lokasi prioritas serta intervensi untuk mengakselerasi pencapaian target ketahanan pangan dan gizi nasional.

Baca juga: Kementan Terus Evaluasi Ketahanan Pangan Indonesia