Soal Tambahan Cuti Bersama, Perusahaan Swasta Harus Ikuti Pemerintah?

Kompas.com - 11/03/2020, 08:49 WIB
Buruh perempuan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat (6/3/2020) Dokumen KSPIBuruh perempuan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat (6/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat bersama antar-menteri yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, pemerintah akhirnya memutuskan menambah hari libur dan cuti bersama tahun 2020 sebanyak 4 hari.

Tambahan 4 hari Cuti Bersama ditetapkan di tanggal 28-29 Mei, 21 Agustus, dan 30 Oktober. Dua hari di bulan Mei menjadi tambahan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Satu hari tambahan Cuti Bersama lagi ditetapkan di tanggal 21 Agustus untuk manambah libur Tahun Baru Hijriah. Kemudian satu hari tambahan Cuti Bersama di bulan Oktober melengkapi libur Maulid Nabi.

Praktisi HRD Audi Lumbantoruan, mengatakan jika berdasarkan aturan yang berlaku dalam UU Ketenagakerjaan, perusahaan swasta idealnya memang perlu memberikan jatah libur sesuai regulasi yang ada. Meski tambahan libur belum tercantum dalam perjanjian kerja. 

Baca juga: Tambahan Libur dan Cuti Bersama Tahun Ini Bisa Dongkrak Pariwisata

"Hari libur dan cuti bersama dari pemerintah adalah bentuk benefit dari perusahaan untuk karyawan. Pelaksanaannya juga merupakan bagian dari comply (kepatuhan) perusahaan pada aturan pemerintah," jelas Audi kepada Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Kendati demikian, kebijakan pemberian tambahan cuti bersama, hal itu bisa saja menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

"Cuti bersama itu wajib bagi PNS, tapi buat swasta dikembalikan kepada kebijakan masing-masing perusahaan atau organisasi," jelasnya. 

Kemudian jika diterapkan, tak berarti perusahaan bisa mengikuti pakem waktu pelaksanaan untuk hak cuti bersama bagi karyawannya. Hal itu tergantung dengan kondisi dan operasional perusahaan.

Hak libur dan cuti bersama bagi karyawan tetap diberikan, namun menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

"Jadi kan tidak kaku, ada perusahaan kecil, ada perusahaan keluarga, ada juga perusahaan startup dengan ritme kerja yang berbeda. Tak serta merta bisa diterapkan libur di hari yang ditetapkan pemerintah, dimana perusahaan tersebut tak mungkin meliburkan karyawan," ujar Audi.

Baca juga: Jokowi Teken Keppres Cuti Bersama PNS 2019, Ini Jadwalnya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X