Redam Corona, Trump hingga Sri Mulyani Bakal Gratiskan Pajak Gaji Karyawan

Kompas.com - 12/03/2020, 08:00 WIB
Sejumlah warga dengan menggunakan masker berjalan di kawasan Monumen Nasional,  Jakarta, Rabu (11/3/2020).  ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah warga dengan menggunakan masker berjalan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penularan wabah virus corona (covid-19) yang kian menyebar hingga skala global mendorong berbagai negara menggelontorkan stimulus guna menggerakkan ekonominya.

Wabah Corona menyebabkan banyak perusahaan di dunia kesulitan dalam menjalankan kegiatan produksinya. Hal itu disebabkan karena rantai pasokan global yang mandeg akibat banyaknya negara yang menghentikan akses pergerakan manusia di negaranya.

Selain itu kebutuhan bahan baku produksi yang juga terbatas.

Di Amerika Serikat misalnya, Presiden Donald Trump berencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi untuk karyawan hingga 0 persen. Rencananya, pemangkasan PPh tersebut bakal berlangsung hingga awal tahun depan.

Baca juga: Airlangga: Paket Stimulus Pajak Berlaku untuk Industri Manufaktur

Meski demikian, Trump belum memaparkan secara lebih lanjut kapan stimulus tersebut bakal berlaku dan detil skema pemberian stimulusnya.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam paket stimulus kebijakan yang rencananya bakal mulai berlaku di April nanti, pemerintah bakal menanggung pembayaran PPh pasal 21 (pajak gaji karyawan).

Artinya, perusahaan atau karyawan tidak perlu membayarkan PPh gajinya. Tidak seperti di Amerika Serikat yang berlaku hingga sisa 2020, paket kebijakan stimulus yang bakal ditelurkan pemerintah berlaku untuk enam bulan setelah payung hukum keluar.

Berikut fakta-fakta mengenai paket stimulus pemerintah:

1. Untuk mengurangi beban industri

Sri Mulyani mengatakan, saat ini seluruh industri sedang menghadapi situasi yang sangat ketat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah untuk mnanggung pembayaran PPh pasal 21 selama enam bulan diharapkan bisa membantu industri untuk mengurangi beban tersebut.

"Itu semua tujuannya untuk industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi ketat sekarang ini mereka bebannya betul-betul diminimalkan dari pemerintah," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Sebelumnya, Bendahara Negara menjelaskan pada tahun 2008-2009 lalu, saat Indonesia dihadapkan pada krisis keuangan global, pemerintah sempat menerapkan skema serupa di tahun 2008-2009.

Namun kala itu bentuknya penundaan pembayaran PPh Pasal 21.

"Kita bisa juga masuk melalui perusahaan dengan penundakan kewajiban perpajakan Jadi pilihannya banyak, bisa kita lakukan seperti dulu di 2008 dan 2009 PPh Pasal 21 ditunda, bisa juga kita berikan untuk daerah itu pajak hotel dan restoran ditanggung oleh pemerintah atau nanti kita bisa lihat opsinya," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

2. Penundaan pembayaran PPh pasal 22, 25 dan restitusi dipercepat

Selain menanggung PPh pasal 21, pemerintah juga bakal melakukan tiga pelonggaran perpajakan lain, yaitu penangguhan pembayaran untuk PPH Pasal 22, PPh pasal 25 serta restitusi dipercepat untuk Pajak Penghasilan (PPN).

Sebagai catatan, PPh Pasal 22 berlaku untuk badan atas Kegiatan Impor Barang Konsumsi. Pembayaran pajak dilakukan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.

Adapun untuk PPh Pasal 25 berlaku untuk wajib pajak (WP) baik orang pribadi maupun badan yang memiliki kegiatan usaha diwajibkan membayar angsuran Pajak Penghasilan setiap bulannya.

Adapun untuk restitusi dipercepat, Sri Mulyani sebelumnya sempat memaparkan bakal menaikkan batasannya menjadi Rp 5 miliar.

Baca juga: Sah, Pemerintah Bakal Tanggung Pajak Gaji Karyawan Selama 6 Bulan

 

Harapannya, perputaran dana atau cashflow yang macet di perusahaan-perusahaan akibat aktivitas produksi yang juga stagnan akibat wabah virus corona bisa kembali digerakkan.

"Restitusi dipercepat dalam rangka cashflow. Kalau masyarakat standstill, penerimaan menjadi lebih rendah dan cashflow menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

"Batasan dinaikkan, sekarang Rp 1 miliar nanti dinaikkan ke Rp 5 miliar," jelas dia.

Sebagai catatan, restitusi merupakan pengembalian pajak yang dibayarkan wajib pajak oleh negara. Di aturan yang berlaku saat ini, wajib pajak badan yang berhak mendapatkan restitusi pajak penghasilan (PPN) merupakan wajib pajak dengan lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp 1 miliar dan pengusaha kena pajak (PKP) dengan lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp 1 miliar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | 'Mindfulness' dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | "Mindfulness" dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

Rilis
Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Whats New
Sekali Lagi tentang National Space Agency

Sekali Lagi tentang National Space Agency

Whats New
Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Whats New
Cara Buka Rekening TMRW UOB Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Cara Buka Rekening TMRW UOB Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Whats New
Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Whats New
Berkat Embung, Stok Pangan di Desa Pandulangan, Hulu Sungai Aman dan Terjaga Selama Lebaran

Berkat Embung, Stok Pangan di Desa Pandulangan, Hulu Sungai Aman dan Terjaga Selama Lebaran

Rilis
Peran Perempuan Hingga Nasib Pelaut Jadi Sorotan Forum APHoMSA ke-21

Peran Perempuan Hingga Nasib Pelaut Jadi Sorotan Forum APHoMSA ke-21

Rilis
Daftar Terbaru Fintech P2P Lending Terdaftar dan Kantongi Izin OJK

Daftar Terbaru Fintech P2P Lending Terdaftar dan Kantongi Izin OJK

Whats New
Mudahkan Transaksi Offline, OVO Gandeng Bank Mandiri

Mudahkan Transaksi Offline, OVO Gandeng Bank Mandiri

Rilis
Cara Buka Rekening Digibank Online, Tanpa Perlu ke Bank

Cara Buka Rekening Digibank Online, Tanpa Perlu ke Bank

Earn Smart
Jadi Presiden Grup GoTo, Ini Profil Patrick Cao

Jadi Presiden Grup GoTo, Ini Profil Patrick Cao

Whats New
Karo Humas Kemnaker Sebut Permohonan Penggunaan TKA Masih Dihentikan Sementara

Karo Humas Kemnaker Sebut Permohonan Penggunaan TKA Masih Dihentikan Sementara

Rilis
Kabar Gembira, Bansos Tunai Rp 300.000 Diperpanjang hingga Juni 2021

Kabar Gembira, Bansos Tunai Rp 300.000 Diperpanjang hingga Juni 2021

Whats New
Sempat Tutup karena Kerumunan, Kini Stasiun Tanah Abang Beroperasi Normal

Sempat Tutup karena Kerumunan, Kini Stasiun Tanah Abang Beroperasi Normal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X