Ekonom: Masih Ada Kebijakan Pemerintah yang Gerus Daya Beli

Kompas.com - 12/03/2020, 16:04 WIB
Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menyampaikan pendapatnya terkait adanya wacana Tax Amnesty jilid II dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGADirektur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menyampaikan pendapatnya terkait adanya wacana Tax Amnesty jilid II dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan, ada sejumlah kebijakan yang dianggap masih menggerus daya beli masyarakat.

Sehingga kebijakan fiskal yang digulirkan oleh pemerintah berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi selama 6 bulan dinilai masih kurang efektif.

Terkecuali, kata Piter, kebijakan yang menggerus tersebut dihentikan sementara waktu.

Baca juga: Sri Mulyani Bantah Anggapan Inflasi Rendah Karena Daya Beli Lesu

Sembari kondisi perekonomian yang tidak pasti menuju resesi ini kembali pulih akibat adanya virus corona (Covid-19) disertai perang harga minyak.

"Kebijakan pemerintah yang masih menggerus daya beli masih ada, seperti kebijakan cukai rokok, cukai plastik, yang alhamdulillah iuran BPJS Kesehatan dibatalkan MA. Kalau itu masih diterapkan, akan seberapa besar daya beli masyarakat tergerus," katanya di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Sementara, Core tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 hanya berkisar di bawah 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Perkiraan kita masih di bawah 5 persen. Walaupun sudah ada stimulus seperti itu, maka pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah 5 persen," katanya.

Baca juga: Harga BBM Turun, Daya Beli Masyarakat Diharapkan Meningkat

" Virus corona dan perang harga minyak, kita sudah memperkirakan range pertumbuhan ekonomi hanya 4,9-5,1 persen, dengan most likely di bawah 5 persen," lanjut Piter.

Sementara, respon kebijakan pemerintah berupa insentif fiskal masih belum terukur dampaknya.

"Karena sifatnya masih menahan perlambatan untuk meningkatkan daya beli sifatnya di pelonggaran PPh 21," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X