Pembebasan Sementara PPh, Ekonom: Yang Penting Gerak Cepat Dulu

Kompas.com - 12/03/2020, 17:05 WIB
Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menyampaikan pendapatnya terkait adanya wacana Tax Amnesty jilid II dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGADirektur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menyampaikan pendapatnya terkait adanya wacana Tax Amnesty jilid II dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah berpendapat, kebijakan pemerintah membebaskan sementara pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi dinilai sudah tepat.

Menurut dia, keputusan pemerintah saat ini untuk menekan perlambatan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat harus diapresiasi.

"Yang penting gerak cepat dulu untuk memberikan confident kepada dunia usaha," katanya di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Redam Dampak Corona, Sri Mulyani Buka Peluang Tunda Pembayaran PPh 21

Piter membenarkan bahwa kondisi perekonomian saat ini mulai memasuki masa resesi. Selain adanya virus corona yang merebak, ditambah lagi perang harga minyak.

"Memang kondisinya sangat genting sebenarnya. Karena permasalahan terhadap perekonomian itu adalah ketidakpastian yang tinggi dan itu menghantam sektor keuangan. Khususnya para investor di pasar keuangan itu akan hold. Itu yang kemudian terindikasi pada IHSG," jelasnya.

Akibat aliran modal asing yang keluar, lanjut Piter, berdampak terhadap nilai tukar rupiah yang melemah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kompleksitas terhadap perekonomian kita menjadi sangat tinggi sekarang," katanya.

Baca juga: Redam Corona, Trump hingga Sri Mulyani Bakal Gratiskan Pajak Gaji Karyawan

Mengenai seberapa efektifnya kebijakan fiskal itu, dirinya masih belum dapat menilai. Namun, apabila kondisi perekonomian belum pulih, terutama faktor dari virus corona, maka pemerintah berpeluang untuk memperpanjang insentif tersebut.

"Ini tentunya akan ditinjau lagi, yang sementara enam bulan dulu. Kalau kondisinya belum baik, bisa diperpanjang atau bisa memperluas. Karena sekarang ini kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya dan berapa yang dibutuhkan," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pemerintah bakal menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Ini merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus corona. Dengan demikian, perusahaan atau karyawan tidak perlu memotong pajak penghasilannya.

Adapun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, paket stimulus tersebut bakal berlaku selama enam bulan setelah diundangkan.

Baca juga: Sah, Pemerintah Bakal Tanggung Pajak Gaji Karyawan Selama 6 Bulan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.