Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kotamobagu Terapkan Kartu Tani untuk Batasi Pembeli Pupuk Subsidi

Kompas.com - 12/03/2020, 18:17 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan, Dinas Perikanan Pertanian dan Peternakan (Diapertanak) Kotamobagu, Sulawesi Utara, Rahmat Talibo mengatakan, mulai tahun 2020 Kotamobagu menerapkan Kartu Tani.

Penerapan Kartu Tani itu untuk menekan pembeli pupuk bersubsidi dari luar daerah.

“Yang berhak mendapat pupuk bersubsidi adalah pihak yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di kios-kios pengecer,” kata Rahmat, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Rahmat mengatakan, petani tidak dipungut biaya apapun untuk memiliki Kartu Tani. Petani tinggal mengubungi penyuluh setempat dan serahkan foto copy kartu keluarga (KK).

Baca juga: Petani Harus Dapat Penjelasan Sedetail Mungkin Terkait Kartu Tani

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy menambahkan, selain foto copy KK petani juga perlu mengumpulkan tanda kepemilikan tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, atau anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Kemudian Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) akan mendata, memverifikasi ke lapangan, dan mengunggah data petani ke e-RDKK,” kata Edhy, Kamis (12/3/2020).

Selanjutnya, petani harus datang ke bank yang sudah ditunjuk, antara lain BRI, Mandiri Unit Desa, atau tempat yang telah ditentukan agar Kartu Tani terbit.

“Pada proses tersebut petani menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, dan menyebutkan nama ibu kandung. Kemudian petugas mengecek server bank, dan membuat buku tabungan,” kata Edhy.

Baca juga: Kartu Tani Tekan Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi

Namun yang paling utama, Edhy melanjutkan, untuk mendapat Kartu Tani petani harus tergabung dalam kelompok tani (poktan).

Meski begitu Rahmat mengatakan, petani yang tidak memiliki Kartu Tani tetap diperbolehkan membeli pupuk.

“Boleh-boleh saja, tapi bukan pupuk bersubsidi,” kata Rahmat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com