Kompas.com - 12/03/2020, 18:35 WIB
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi KOMPAS.com/Rully R. RamliDeputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi

PADANG, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, sudah ada empat perusahaan publik berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham tanpa memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi mengatakan, rencana buyback disampaikan empat emiten menyusul kebijakan yang dikeluarkan pihaknya pada 9 Maret 2020.

"Sudah ada empat yang sudah menyatakan mau buyback sahamnya. 9 Maret dikatakan boleh tanpa ada RUPS terlebih dahulu," katanya, di Padang, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: OJK Izinkan Perusahaan Buyback Saham Tanpa RUPS

Lebih lanjut, ia menjelaskan, melalui kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020, emiten dapat melakukan buyback dengan jumlah saham dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10 persen dari modal disetor dan paling banyak 20 persen dari modal disetor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5 persen dari modal disetor.

"Sudah disampaikan buyback bisa dilakukan tanpa harus RUPS dulu. Prinsipnya boleh beli 20 persen dengan catatan saham yang tinggal tidak boleh lebih dari 7,5 persen dari modal yang disetor," ujarnya.

Kendati demikian, Fakhri enggan merinci siapa saja emiten yang bakal memanfaatkan kebijkan OJK tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengumuman resmi bakal disampaikan saat proses pemenuhan dokumen perizinan buyback telah rampung sepenuhnya.

Baca juga: Buyback Saham dan Dividen Menjadi Katalis Positif bagi Bursa

"Perizinan ini proses, dulu pernah kejadian sudah disebut nama tapi karena satu dan lain hal jadi tidak efektif atau ditunda," katanya.

Melalui kebijakan ini, Fakhri beharap emiten dapat mempertahankan harga saham di tengah kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus tertekan.

"Buyback itu sebenarnya memberikan sinyal kepada emiten untuk mempertahankan harga saham," kata dia.

Fakhri menegaskan, kebijakan ini tidak memaksa emiten untuk melakukan aksi buyback.

"Tanpa ada aturan ini, buybcak boleh tapi harus melalui RUPS. Kebijakan ini lebih kepada kecepatan," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.