Ketika Ekonom Membayangkan Beban dan Kepusingan Sri Mulyani...

Kompas.com - 13/03/2020, 07:17 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Core Indonesia Piter Abdullah memastikan hasil penerimaan negara akan merosot lebih dalam lagi.

Pasalnya, selain adanya virus corona dan perang harga minyak, juga kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi akan berdampak pada defisit APBN yang membengkak.

Karena faktor tersebut, Piter sempat menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kini harus mengemban beban yang besar akibat kondisi perekonomian saat ini.

Baca juga: Redam Corona, Trump hingga Sri Mulyani Bakal Gratiskan Pajak Gaji Karyawan

"Dampaknya, penerimaan pemerintah yang sudah turun akibat perlambatan ekonomi, akan jatuh lebih dalam lagi sehingga pelebaran defisit APBN itu sudah bisa dipastikan," kata Piter di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

"Saya enggak bisa membayangkan ini bebannya Sri Mulyani luar biasa. Ini Bu Sri Mulyani pusingnya berkeliling-keliling, bukan keliling lagi," ucapnya.

Kendati demikian, pemerintah dinilai sudah tepat dalam bertindak untuk mengatasi tekanan perlambatan ekonomi dengan mengeluarkan sejumlah insentif, namun tak memberikan dampak signifikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bisa dipastikan defisitnya pemerintah dengan adanya virus corona ini akan melebar. Di tengah kondisi seperti itu, ditambah lagi adanya penurunan harga minyak, yang turunnya nggak main-main. Ekonomi Indonesia akan lebih terpuruk adanya perang harga," ujarnya.

Baca juga: Redam Dampak Corona, Sri Mulyani Naikkan Batas Restitusi Jadi Rp 5 Miliar

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, berbagai stimulus perpajakan yang akan ditelurkan oleh pemerintah hanya berlaku untuk industri manufaktur.

Adapun stimulus fiskal yang bakal diberikan oleh pemerintah yaitu pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau pajak gaji karyawan yang bakal ditanggung oleh pemerintah.

Selain itu, penangguhan pembayaran pajak untuk PPh pasal 22 dan pasal 25 yang masing-masing berlaku selama enam bulan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.