Disebut Banyak Kapal Swasta Mangkrak karena Kebijakannya, Susi Protes

Kompas.com - 13/03/2020, 08:26 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memantau perairan Natuna di KRI Usman Harun Com Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memantau perairan Natuna di KRI Usman Harun

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti keberatan dengan pernyataan yang menyebutkan kalau banyak kapal besar mangkrak selama dirinya menjabat di kabinet.

Susi mengatakan, kapal yang disebut mangkrak tersebut perlu diklarifikasi penyebabnya, apakah itu benar-benar kapal milik perusahaan swasta atau kapal asing pencuri ikan yang disita negara.

"Kapal yg mana ?? 2 kapal Tiongkok yg kita musnahkan dg dikandaskan ??? Atau kapal2 vietnam yg sudah disita tapi belum dimusnahkan ??.. ada fotonya??," tulis Susi dalam akun Twitter resminya seperti dilihat Jumat (13/3/2020).

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kalau perusahaan-perusahaan swasta pemilik kapal besar yang menganggur alias mangkrak.

Baca juga: Susi Temui Erick Thohir, Cuma Curhat Bisnis?

Mangkraknya kapal-kapal ikan besar itu karena kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya yang terkait IUU Fishing seperti larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan transhipment.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berniat mengkaji ulang sejumlah peraturan yang dinilai menghambat usaha dunia usaha. Kepastian usaha, kata dia, perlu dibutuhkan para pengusaha dan nelayan.

Kendati demikian, sejumlah gebrakan politisi Partai Gerindra ini justru menuai kontroversi. Dia mengaku sudah melakukan kajian matang merevisi aturan-aturan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca juga: Pabrik Pengolahan Ikan di Bitung Mati Karena Kebijakan Susi, Mengapa?

Ini karena dirinya dianggap mengutak-atik aturan yang dinilai sudah sesuai jalur yang diterbitkan menteri pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Beberapa aturan yang masuk daftar yang ingin direvisi antara lain kembali memperbolehkan cantrang, membuka kembali eskpor benih lobster, dan penenggelaman kapal maling ikan.

Dihibahkan ketimbang ditenggelamkan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X