Lantik Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani: Tak Ada Waktu untuk "Forward-forward" WA Tidak Berguna

Kompas.com - 13/03/2020, 11:08 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (13/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja melantik pejabat eselon II dan III di jajaran kementerian keuangan.

Di dalam paparannya, Bendahara Negara mengatakan. kondisi keuangan negara saat ini sedang dalam kondisi menantang. Dengan demikian, dia berharap pejabat-pejabat yang baru saja dilantik bisa segera menyesuaikan diri dan bekerja untuk mengurangi dampak negatif virus corona terhadap kondisi keuangan negara.

Sri Mulyani pun mengatakan jajaran Kementerian Keuangan tidak seharusnya ikut panik dalam menghadapi wabah virus corona yang sudah tersebar di lebih 100 negara di dunia.

Baca juga: Ketika Ekonom Membayangkan Beban dan Kepusingan Sri Mulyani...

Menurut dia, tidak seharusnya jajaran pejabat Kemenkeu ikut menyebar kepanikan dengan meneruskan pesan-pesan yang menimbulkan kepanikan melalui layanan pesan singkat WhatsApp.

"Anda semua yang memegang dan memahami instrumen keuangan negara yang memiliki pandangan terbuka. Apa yang bisa dilakukan dalam kondisi saat ini, dunia yang seperti ini," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

"Jajaran Kementerian Keuangan perlu waspada, bukannya ikut panik, kebanyakan waktu untuk forward-forward tidak berguna tapi berpikir terus apa yang bisa dilakukan untuk lebih bermanfaat," ujar dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah saat ini tengah bekerja untuk menyiapkan berbagai instrumen baik fiskal maupun non fiskal untuk mengurangi dampak negatif wabah virus corona terhadap perekonomian.

Baca juga: Redam Corona, Trump hingga Sri Mulyani Bakal Gratiskan Pajak Gaji Karyawan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itupun mengatakan, kebijakan-kebijakan seperti penangguhan PPh pasal 22 dan pasal 25, serta PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah selama enam bulan dan kebijakan lainnya, harus terus dikaji dan ditelaah dampaknya dalam beberapa waktu ke depan.

"Policy ini harus direspons terus dengan kondisi yang bergerak. Kita semakin melihat apakah yang sudah dan akan diumumkan efektif dan apa saja yang harsu diperbaiki," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X