Mulai April, Karyawan Bergaji hingga Rp 16 Juta Per Bulan Bebas Pajak Penghasilan

Kompas.com - 13/03/2020, 11:32 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi mengumumkan bakal menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau pajak gaji karyawan dalam waktu enam bulan.

Adapun langkah tersebut merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meredam dampak virus corona terhadap perlambatan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati pun menjelaskan, pemerintah bakal menanggung 100 persen PPh pasal 21 pekerja dengan pendapatan sampai dengan Rp 200 juta per tahun. Artinya, pekerja dengan pendapatan hingga Rp 16 juta per bulan bakal digratiskan pajak gaji karyawannya.

"Kita akan memberikan skema relaksasi pajak PPh pasal 21 dengan memberi, bahwa mereka bisa membayar, atau jika perusahaan yang membayarkan kita dalam hal ini pemerintah akan menanggung 100 persen atas pajak penghasilan pekerja yang memiliki income sampai dengan Rp 200 juta per tahun," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Redam Corona, Trump hingga Sri Mulyani Bakal Gratiskan Pajak Gaji Karyawan

Bendahara Negara pun menjelaskan, relaksasi PPh pasal 21 tersebut bakal berlaku untuk semua industri manufaktur baik untuk perusahaan yang masuk dalam kategori Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) maupun non KITE.

"Industri manufaktur di mana karyawan kemungkinan terdampak besar akan mendapat skema relaksasi PPh pasal 21 yang akan ditanggung pemerintah, untuk karyawan dengan pendapatan sampai dengan Rp 200 juta per tahun," jelas dia.

Sri Mulyani pun memaparkan, relaksasi PPh pasal 21 bakal mulai diberlakukan mulai April 2020.

Baca juga: Pemerintah Bebaskan PPh, Faisal Basri: Ini Bukan Soal Belanja-belanja

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, Negara Hemat Rp 22 Triliun

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, Negara Hemat Rp 22 Triliun

Whats New
Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On Bukan Berarti Melupakan | Kriteria Pasangan Hidup, Good Looking atau Good Attitude?

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On Bukan Berarti Melupakan | Kriteria Pasangan Hidup, Good Looking atau Good Attitude?

Rilis
 Dukung Petani, Kementan Siapkan Stok Pupuk Subsidi 3 Kali Lipat

Dukung Petani, Kementan Siapkan Stok Pupuk Subsidi 3 Kali Lipat

Whats New
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kapal di Gresik

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kapal di Gresik

Whats New
Dukung Puasa Tetap Aman dan Nyaman, ShopeePay Hadirkan 'Super Online Deals'

Dukung Puasa Tetap Aman dan Nyaman, ShopeePay Hadirkan "Super Online Deals"

Whats New
Erick Thohir Hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ini Perkaranya

Erick Thohir Hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ini Perkaranya

Whats New
Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Rilis
Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Whats New
Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan

Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan

Smartpreneur
BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Untuk Kelola Dana Layanan Haji

BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Untuk Kelola Dana Layanan Haji

Rilis
LMKN: Tarif Royalti Musik dan Lagu di Indonesia Sudah Sangat Rendah

LMKN: Tarif Royalti Musik dan Lagu di Indonesia Sudah Sangat Rendah

Whats New
Luhut Minta KPK Pelototi Setiap Mega Proyek Pemerintah

Luhut Minta KPK Pelototi Setiap Mega Proyek Pemerintah

Whats New
Selama Ramadhan, KAI Izinkan Penumpang Sahur dan Buka Puasa di Kereta

Selama Ramadhan, KAI Izinkan Penumpang Sahur dan Buka Puasa di Kereta

Whats New
Ada 20 Perusahaan Dalam Proses IPO di BEI, Sektor Konsumer Paling Banyak

Ada 20 Perusahaan Dalam Proses IPO di BEI, Sektor Konsumer Paling Banyak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X