5 Fakta soal Gaji Karyawan Bebas Pajak PPh 21

Kompas.com - 13/03/2020, 12:43 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani diperiksa suhu tubuhnya saat akan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani diperiksa suhu tubuhnya saat akan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah bakal menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kebijakan bebas pajak ini mulai berlaku April 2020 mendatang.

Ini merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus corona. Dengan demikian, perusahaan atau karyawan tidak perlu memotong pajak penghasilannya atau bisa menerima gaji utuh. 

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, hal tersebut merupakan satu dari empat kebijakan terkait insentif fiskal yang bakal ditelurkan oleh pemerintah. Tiga kebijakan lain merupakan penangguhan pembayaran untuk PPH Pasal 22, PPh pasal 25 serta restitusi dipercepat untuk Pajak Penghasilan (PPN).

Berikut 5 fakta terkait pembebasan pajak PPh 21 yang artinya karyawan bisa menerima gaji penuh:

Baca juga: Pemerintah Bebaskan PPh, Faisal Basri: Ini Bukan Soal Belanja-belanja

1. Berlaku untuk gaji paling tinggi Rp 16 juta per bulan

Sri Mulyani Indarawati pun menjelaskan, pemerintah bakal menanggung 100 persen PPh pasal 21 pekerja dengan pendapatan sampai dengan Rp 200 juta per tahun.

Artinya, pekerja dengan pendapatan hingga Rp 16 juta per bulan bakal digratiskan pajak gaji karyawannya, serta tak berlaku bagi yang bergaji di atas Rp 16 juta sebulannya.

"Kita akan memberikan skema relaksasi pajak PPh pasal 21 dengan memberi, bahwa mereka bisa membayar, atau jika perusahaan yang membayarkan kita dalam hal ini pemerintah akan menanggung 100 persen atas pajak penghasilan pekerja yang memiliki income sampai dengan Rp 200 juta per tahun," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

2. Hanya untuk industri manufaktur

Sri Mulyani mengatakan relaksasi PPh pasal 21 tersebut bakal berlaku untuk semua industri manufaktur baik untuk perusahaan yang masuk dalam kategori Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) maupun non KITE.

Baca juga: Pembebasan Sementara PPh, Ekonom: Yang Penting Gerak Cepat Dulu

"Industri manufaktur di mana karyawan kemungkinan terdampak besar akan mendapat skema relaksasi PPh pasal 21 yang akan ditanggung pemerintah, untuk karyawan dengan pendapatan sampai dengan Rp 200 juta per tahun," jelas dia.

Bendahara negara ini berharap, dengan relaksasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, untuk industri manufaktur yang tertekan arus kasnya bisa berkurang beban perpajakannya.

3. Hanya berlaku sementara

Pemerintah menegaskan kalau stimulus penghapusan PPh 21 ini tak berlaku permanen, melainkan hanya sementara karena nantinya bisa mengurangi penerimaan bagi APBN.

"Ini diberikan selama enam bulan dan dimulai dari gaji April ini. Sehingga nanti akan sampai dengan September. Nilai dari relaksasi PPh 21 karyawan akan sebesar Rp 8,6 triliun, yang dihitung berdasarkan estimasi kinerja perusahaan tahun 2019," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, pembebasan pajak ini dimaksudkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah lesunya perekonomian imbas wabah virus corona.

Baca juga: Redam Dampak Corona, Sri Mulyani Buka Peluang Tunda Pembayaran PPh 21

4. Buka peluang bebaskan iuran BPJS Ketenagakerjaan

Tak hanya membebaskan PPh 21, pemerintah berencana akan menggulirkan paket stimulus kedua dengan rencana membebaskan iuran BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

"BPJS (Ketenagakerjaan) mengusulkan adanya pembebasan atau penundaan iuran beberapa program BPJS, seperti jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian," ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Kamis (12/3/2020).

Susiwijono pun mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program yang bisa mendorong relaksasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggulirkan kebijakan relaksasi kredit untuk UMKM.

Baca juga: Pemerintah Buka Peluang Bebaskan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

5. Menuai kritikan

Ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan stimulus pemerintah tersebut tidak tepat sasaran. Sebab menurut dia, karyawan yang memiliki pendapatan tetap bukanlah pihak yang bakal terdampak langsung efek virus corona terhadap perekonomian.

"Apa Anda terdampak oleh virus corona ini? Sehingga Anda yang tadinya bayar pajak, gaji Anda dipotong, sekarang tidak? Kan enggak," ujar Faisal di Jakarta, Kamis (13/3/2020).

Lebih lanjut Faisal mengatakan, seharusnya insentif yang digelontorkan oleh pemerintah diberikan ke lapisan masyarakat bawah serta UMKM pariwisata yang pendapatannya berkurang akibat aktifitas perekonomian berkurang.

Meski dengan stimulus tersebut risiko konsumsi masyarakat anjlok bisa diantisipasi, namun Faisal menekankan pemerintah tidak seharusnya diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang tak mampu dalam membuat kebijakan.

"Iya (untuk konsumsi) tapi secara langsung kan enggak yang belanja belanja gitu kan. Bukan ini. Kan corona ini ada yang terdampak ada yang tidak, nah yang kita bantu yang terdampak. Kalau buat dorong belanja kasih aja uang satu juta-satu juta gitu, belanja," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Bebaskan PPh, Faisal Basri: Ini Bukan Soal Belanja-belanja

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

Smartpreneur
November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

Rilis
Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Whats New
Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Smartpreneur
Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Earn Smart
[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

Whats New
Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Whats New
Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Work Smart
Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Whats New
Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Whats New
Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Whats New
Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Whats New
Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X