Genjot Transaksi Digital, Bank BJB Bidik UMKM dan Ritel

Kompas.com - 13/03/2020, 13:26 WIB
Direktur Information Teknologi, Treasury, dan International Banking bank bjb, Rio Lanasier saat memaparkan QRIS. Dok BANK BJBDirektur Information Teknologi, Treasury, dan International Banking bank bjb, Rio Lanasier saat memaparkan QRIS.

BANDUNG, KOMPAS.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) menggenjot transaksi digital. Salah satunya dengan membidik pelaku usaha mikro kecil menengah ( UMKM) dan ritel.

“Saat ini, transaksi digital kami mencapai 6,2 juta per bulan,” ujar Direktur Information Teknologi, Treasury, dan International Banking bank bjb, Rio Lanasier di Bandung, Jumat (13/3/2020).

Rio menjelaskan, dengan penggunaan fitur Quick Response Indonesian Standard (QRIS), bank bjb berharap bisa menaikkan transaksi 1 juta kali per bulan.

Baca juga: Implementasi QRIS, Bank BJB Sasar Pedagang Kecil

QRIS, sambung Rio, mempermudah transaksi. Dengan penggunaan ini masyarakat diharapkan tidak melakukan transaksi tunai.

"Kami akan melakukan penetrasi ke masyarakat untuk financial inklusif ini, untuk menggerakkan ekonomi,” imbuhnya.

Menurut dia, QRIS merupakan perangkat hasil inovasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk semakin memberi kemudahan dan perluasan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Pribadi Santoso berharap, QRIS makin banyak digunakan masyarakat. Mereka akan memudahkan dalam melakukan pembayaran, tanpa harus gunakan uang cash.

Ia menjelaskan, uang elektronik lebih aman. Namun yang terpenting, setiap transaksi nasabah akan tercatat.

“Sehingga bank bisa melakukan kredit profile. Kalau bank sudah tahu, bank lebih mudah berikan pembiayaan, karena yakin dia punya usaha baik dan layak," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Whats New
Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

Whats New
Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Whats New
BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X