Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terinfeksi Corona di Lingkungan Kerja, Apa Bisa Dapat Santunan BP Jamsostek?

Kompas.com - 14/03/2020, 17:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia sejauh ini telah mengumumkan 35 kasus baru virus corona Covid-19 pada Jumat (13/3/2020). Dengan bertambahnya kasus baru tersebut, total kasus virus corona Covid-19 di Indonesia menjadi berjumlah 69 orang.

Penyebaran virus yang berasal dari Wuhan China ini semakin meluas. Bahkan di Kota Solo, status penanganan kasus corona sudah meningkat menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Lalu, apakah jika terjangkit virus corona saat berada di lingkungan kerja bisa mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan atau yang saat ini bernama BP Jamsostek?

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja, menjelaskan penanganan virus corona sudah termasuk dalam kategori wabah atau KLB, sehingga hal itu tak termasuk lingkup perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, meski kejadiannya berada di tempat kerja.

Baca juga: Lagi Demam Tinggi? Jangan Naik KRL Dulu!

"Penyakit ini tergolong wabah atau kejadian luar biasa. Ada aturannya," jelas Utoh kepada Kompas.com, Sabtu (14/3/2020).

Lantaran masuk KLB, pekerja yang diketahui terjangkit virus corona saat bekerja tidak mendapatkan manfaat santunan sebagaimana kasus kecelakaan kerja lainnya.

Hal ini juga berlaku, termasuk untuk pekerjaan di bidang medis di mana ada risiko tinggi terpapar virus corona di lingkungan kerja dibandingkan profesi lainnya.

"Peraturan Kemenkes RI No HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan infeksi corona virus sebagai penyakit yang menyebabkan wabah dan upaya penanggulangannya," ujar Utoh.

Adapun di dalam keputusan keempat aturan tersebut disebutkan, "Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Baca juga: Bukan Terjangkit Corona, Menhub Dirawat karena Tifus

Aturan tersebut lebih lanjut dijelaskan, pembiayaan yang dimaksud termasuk untuk biaya perawatan bagi kasus suspek yang dilaporkan sebelum keputusan menteri berlaku (4 Februari 2020) dengan mengacu pada pembiayaan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

Whats New
Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Whats New
Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Whats New
Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Whats New
Optimalkan 'Idle Cash', Perusahaan Bisa Manfaatkan Aplikasi Reksa Dana

Optimalkan "Idle Cash", Perusahaan Bisa Manfaatkan Aplikasi Reksa Dana

Whats New
Ingin Sanksi PKU Dicabut, Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran ke Pemegang Polis

Ingin Sanksi PKU Dicabut, Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran ke Pemegang Polis

Whats New
BCA: Pelaku Utama Pembobolan Rekening Bukan Tukang Becak, tapi Kenalan Korban

BCA: Pelaku Utama Pembobolan Rekening Bukan Tukang Becak, tapi Kenalan Korban

Whats New
Bank Jago Bidik Pelaku UMKM Digital demi Dongkrak Kredit

Bank Jago Bidik Pelaku UMKM Digital demi Dongkrak Kredit

Whats New
Gandeng Induk Usaha, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Expo 2023

Gandeng Induk Usaha, Mandiri Tunas Finance Gelar MTF Expo 2023

Whats New
Bank Mandiri Sediakan ATM Setor Tarik Rp 10.000, Ini 5 Lokasinya

Bank Mandiri Sediakan ATM Setor Tarik Rp 10.000, Ini 5 Lokasinya

Whats New
Pengguna PLN Mobile Berkesempatan Dapat Mobil Listrik, Catat Tanggal Pengumumannya

Pengguna PLN Mobile Berkesempatan Dapat Mobil Listrik, Catat Tanggal Pengumumannya

Rilis
Bocoran Insentif Kendaraan Listrik dari Luhut: Kira-kira Rp 7 Juta, untuk Mobil Pajaknya akan Dikurangi

Bocoran Insentif Kendaraan Listrik dari Luhut: Kira-kira Rp 7 Juta, untuk Mobil Pajaknya akan Dikurangi

Whats New
Suku Bunga Penjaminan di Bank Umum Naik Jadi 4 Persen

Suku Bunga Penjaminan di Bank Umum Naik Jadi 4 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+