Stimulus Fiskal untuk Dampak Virus Corona

Kompas.com - 16/03/2020, 05:07 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Jakarta, Jumat (13/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Stimulus tahap pertama berupa pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 daerah wisata yang terdiri dari 33 kabupaten dan kota. Juga diberikan diskon tiket penerbangan sebesar 30 persen dari 25 persen seat penerbangan menuju 10 derah wisata yang terdampak penurunan wisatawan.

Selain itu, stimulus fiskal tahap pertama lainnya yang diberikan pemerintah adalah pemberian kartu sembako untuk melindungi daya beli masyarakat miskin, percepatan implementasi Kartu Pra-Kerja, subsidi untuk perumahan rakyat melalui Skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Stimulus fiskal saat itu adalah menyesuaikan dengan kondisi di mana saat itu belum ditemukannya virus Corona oleh pemerintah Indonesia.

Dengan telah diumumkannya pasien wabah Virus Corona di Indonesia yang jumlahnya terus bertambah, maka strategi stimulus fiskal juga perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah menyadari bahwa akan banyak perusahaan yang menghentikan sementara usahanya terutama dari sektor industri.

Untuk itu, 13 Maret 2020 telah diumumkan secara resmi stimulus fiskal yang kedua. Melalui yang disebut sebagai kebijakan counter cyclical atau kontra siklus, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan fiskal, yaitu dengan melebarkan defisit APBN 2020 menjadi sekitar 2,5 persen PDB dari yang direncanakan semula sebesar 1,76 persen PDB. Hal ini tak lain untuk memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih leluasa di tengah tekanan ekonomi.

Dengan pelebaran defisit berarti akan ada belanja yang ditambah. Kemana saja uang itu akan digunakan?

Selain dari yang sudah dilakukan pada sisi belanja di stimulus tahap pertama, pemerintah juga memberikan stimulus dari sisi penerimaan negara. Insentif perpajakan diberikan dalam berbagai bentuk.

Pertama, adanya relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh Pasal 21), Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp 200 juta pada sektor industri pengolahan selama enam bulan dari bulan April hingga September 2020.

Insentif ini agar para pegawai yang tempat kerjanya terdampak akan dapat menerima tambahan take home pay dari pajak yang ditanggung pemerintah.

Kedua yaitu relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor),,yang diberikan melalui skema pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor – Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X