Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Corona, Chatib Basri Sarankan Pemerintah Lakukan 5 Kebijakan Ini

Kompas.com - 17/03/2020, 07:37 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kasus virus corona (covid-19) di dalam negeri terus bertambah. Terakhir, Senin (16/3/2020) jumlah kasusu virus corona di Indonesia mencapai 134 kasus, maningkat 17 kasus dari hari sebelumnya.

Berdasarkan perkembangan terkini tersebut, banyak perusahaan yang mulai mendorong karyawannya bekerja dari rumah. Masyarakat pun mulai memiliki kesadaran untuk menjaga jarak satu sama lain atau social distancing.

Ekonom senior Chatib Basri mengatakan, jika orang mengurangi aktivitasnya seperti pergi berbelanja, menghindari keramaian, dan melakukan kontak antar manusia, maka pola kebijakan yang tujuannya mendorong permintaan melalui belanja tidak akan efektif.

Baca juga: Wabah Virus Corona, Kemenhub Lakukan Sterilisasi Seluruh Ruangan Kerja

Sebagai informasi, pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus, salah satunya menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan selama enam bulan terhitung April ini.

"Walau memiliki uang, orang akan mengurangi aktifitas belanjanya, kecuali melalui online. Pola belanja akan bergeser kepada online. Namun tentu ini jumlahnya juga relatif terbatas, karena barang online juga akan tergantung kepada pasokan," sebut mantan menteri keuangan ini seperti dikutip dari akun twitternya, @ChatibBasri Senin (16/3/2020).

"Jika pasokan terganggu akibat aktfitas bekerja terbatas, maka upaya mendorong permintaan melalui fiskal juga terbatas. Karena itu saya melihat bahwa bentuk fiskal stimulus juga harus diubah sesuai kondisi agar lebih efektif," tambah dia.

Baca juga: Soal Lockdown, Ini Kata Luhut

Berikut lima hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghadapi virus corona menurut dia:

1. Prioritaskan perkotaan

Chatib menilai, perkotaan mungkin akan mengalami dampak lebih besar dibanding desa. Hal itu disebabkan oleh penduduk kota yang lebih padat dan intensitas interaksi yang juga lebih masif.

Selain itu, keberadaan sektor industri sebagian besar berada di perkotaan.

Kebutuhan pasokan pangan pun lebih tinggi di kota.

"Karena itu kota mungkin menjadi prioritas," ujar dia.

Namun berarti, pemerintah kemudian mengesampingkan kawasan pedesaan.

"Desa memiliki fasiltas kesehatan yang kurang dibanding kota, maka juga tetap harus diperhatikan. Karena itu komposisi ini harus dihitung masak masak," jelas dia.

Baca juga: Jack Ma Sumbang 500.000 Alat Tes Virus Corona dan 1 Juta Masker ke AS

2. Alokasi fiskal untuk program kesehatan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com