KILAS

Menaker Pastikan Pekerja yang Jadi Suspek dan ODP Covid-19 Mendapat Upah

Kompas.com - 17/03/2020, 21:56 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja atau Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 

Dok. Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja atau Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pekerja atau buruh yang terpapar penyakit virus corona (Covid-19) akan mendapatkan upahnya.

"Bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 berdasarkan keterangan dokter, sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh, " kata Menaker Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Sementara itu, kata Menaker, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina atau isolasi.

"Bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Menaker Ida, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Lalu bagaimana dengan perusahaan yang membatasi kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing terkait Covid-19?

Baca juga: Pertamina Minta Warga Sumut Tak Panik Soal Corona, Beli BBM dan Elpiji Sesuai Kebutuhan

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan jika pembatasan itu menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja maka besaran upah sesuai kesepakatan bersama antara pengusaha dengan pekerja.

Untuk memastikan hal tersebut berjalan lancer Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja atau Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

SE yang ditandatangani Selasa (17/3/2020) ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam SE Menaker ini disebutkan para Gubernur diminta melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh terkait Pendemi Covid-19.

Gubernur pun wajb mengupayakan pencegahan, penyebaran serta penanganan kasus virus corona di lingkungan kerja.

Baca juga: Ancamam Virus Covid-19, Ini Strategi Pemkot Semarang

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X