Sri Mulyani: Jika RI Lockdown Anggaran Sudah Siap, tapi Logistik Belum

Kompas.com - 19/03/2020, 06:32 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa negara di dunia telah menerapkan isolasi secara penuh atau lockdown untuk wilayah-wilayah yang dianggap sebagai pusat atau episentrum persebaran virus corona.

Namun, langkah tersebut belum diambil oleh pemerintah Indonesia. Sementara beberapa negara yang sudah memilih opsi tersebut yaitu Italia, China, Prancis, Denmark, Filipina, Irlandia bahkan Malaysia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi anggaran pihaknya mengaku selalu siap mendukung berbagai kemungkinan termasuk lockdown.

Namun demikian, pemerintah masih memutar otak untuk kesediaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan distribusi bahan logistik jika terjadi lockdown.

Baca juga: Malaysia Lockdown, Singapura Kalang Kabut

"Kita posisinya terus mendukung jangan sampai kekurangan resources. Masalahnya bukan uang tapi SDM utk logistic delivery, bagaimana menyampaikan kebutuhan pokok mereka supaya bisa mendapatkan kebutuhna pokok. Ini jadi pusat perhatian dari gugus tugas," ujar dia ketika melakukan video conference di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Lebih lanjut dirinya pun menjelaskan, Kemenkeu tengah berkoordinasi dengan BNPB dalam mempersiapkan berbagai skenario penanganan virus corona ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Skenario tersebut termasuk penanganan di desa juga di lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

"Kalau BNPB memutuskan isolasi, pasti sudah dipikirkan juga bagaimana supporting growth. Bahkan sampai masalah ke desa. Kalau di desa, di mana permukiman cukup padat social distance sulit dilakukan," ujar dia.

Wanita yang menjabat sebagai Menteri Keuangan selama dua periode itu pun menjelaskan, saat ini pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bereaksi secara cepat untuk meminimalkan penularan virus corona.

"Jadi leadership tiap pemda sangat penting untuk minimalkan penularan, penyebaran, dan untuk bisa menciptakan mekanisme respons efektif, apakah self isolation, karantina, atau masuk puskesmas, rumah sakit, itu pilihan-pilihan yang kita lihat," kata dia.

Baca juga: Soal Lockdown, Ini Kata Luhut


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Driver Ojek Online Tolak Kebijakan Lockdown

"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19. Salah satu caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang produktif dari rumah.

"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Baca juga: Ekonom: Bila Lockdown Diterapkan, Perekonomian akan Mati

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.