RI Dinilai Perlu Waspada Potensi Resesi Ekonomi Akibat Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai Indonesia perlu mewaspadai ancaman terjadinya resesi ekonomi di tengah mewabahnya virus Corona (Covid-19).

Resesi ekonomi dinilai bisa terjadi akibat beberapa hal mulai dari gangguan rantai suplai global, melemahnya permintaan dan layanan ekspor-impor, serta menurunnya aktivitas bisnis di berbagai negara.

Pingkan mengatakan, melihat berbagai dinamika perekonomian global, target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang sebesar 5,3 persen pada 2020 dinilai akan sulit tercapai.

Baca juga: Mulai Hari ini, Top Up E-Money di Gerbang Tol Jabotabek Ditiadakan Sementara

"Jika melihat ke belakang, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019 lalu hanya berada pada level 5,02 persen. Angka ini turun dari capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang menyentuh level 5,17 persen," ujarnya dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Kamis (19/3/2020).

"Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk Q1-2020 ini terkoreksi ke level 4,8 persen sampai 4,9 persen," sambungnya.
 
Pingkan menilai ada empat hal yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah. Pertama ialah stimulus fiskal yang telah telah diberikan pemerintah lewat dua paket stimulus fiskal.

Baca juga: Jadi Tempat Karantina ODP dan PDP Corona, BUMN Perbaiki Wisma Atlet Kemayoran

Rencana pemerintah menggelontorkan paket stimulus ketiga yang mencakup aspek kesehatan, perlindungan sosial serta upaya menjaga kinerja pelaku usaha, diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Kedua, koordinasi di tataran global untuk memberikan stimulus juga sangat dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman saat krisis keuangan global 2008 yang lalu, stimulus fiskal yang diberikan oleh G-20 berjumlah sekitar 2 persen dari PDB, setara lebih dari 900 miliar dollar AS.

“Di masa krisis seperti saat ini, intervensi valuta asing dan langkah-langkah manajemen aliran modal dapat bermanfaat melengkapi tingkat suku bunga dan tindakan kebijakan moneter lainnya," kata dia.

Baca juga: Kebijakan Kerja dari Rumah Bikin Miliarder Ini Tambah Kaya, Kok Bisa?

Ketiga, perlunya regulasi yang tanggap terhadap dinamika perekonomian. Pengawasan sistem keuangan harus bertujuan untuk mengedepankan keseimbangan antara menjaga stabilitas keuangan, menjaga kesehatan sistem perbankan dan meminimalisir dampak negatif

Keempat, harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah. Hal ini sangat krusial mengingat jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan tersebar di 34 provinsi.

Koordinasi dan harmonisasi kebijakan perlu terus diupayakan dan ditingkatkan agar menjamin kesiapan segala pihak termasuk masyarakat dalam memitigasi dampak negatif dari pandemik corona.

Faktor kesehatan perlu menjadi fokus utama, namun perlu diingat pula bahwa karakteristik masyarakat di daerah satu dan lainnya berbeda sehingga penyesuaian kebijakan di sektor lain seperti ekonomi juga berdampak pada kemaslahatan hidup banyak orang.

Baca juga: Beli BBM dan Elpiji Bisa dari Rumah, Begini Caranya