Diminta Sri Mulyani Jamin Pasien Virus Corona, BPJS Kesehatan Siap?

Kompas.com - 20/03/2020, 09:00 WIB
Illustrasi BPJS Kesehatan Illustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya meminta BPJS Kesehatan untuk turut serta menanggung penanganan pasien virus corona atau Covid-19).

Dia mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun peraturan presiden untuk memberi kepastian kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya mengenai penjaminan oleh BPJS Kesehatan dalam penanganan pasien virus corona.

Peraturan presiden tersebut sekaligus untuk menindaklanjuti putusan pembatalan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

Baca juga: Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan Ikut Jamin Pasien Virus Corona

"Seperti diketahui MA membatalkan perpres yang menyebabkan kondisi BPJS Kesehatan menjadi tidak pasti dari sisi keuangan. Rumah sakit yang merupakan institusi paling penting saat ini, menjadi yang paling mendapatkan tekanan, mendapatkan beban paling besar," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

"Kami akan menyusun perpres dalam rangka memberikan kepastian kepada rumah sakit dan BPJS Kesehatan untuk mendukung langkah penanganan Covid-19," ujar perempuan yang akrab disapa Ani tersebut.

Sri Mulyani pun memaparkan, pemerintah sebenarnya telah memeiliki alokasi anggaran di Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi virus corona.

Namun demikian, BPJS Kesehatan juga diminta untuk turut memberikan jaminan dengan alasan agar akuntabilitas anggaran bisa dipertanggung jawabkan.

Baca juga: WNI Positif Corona, Apakah Ditanggung BPJS Kesehatan?

"Termasuk dalam penyelesaian pasien terdampak covid-19 di rumah sakit, Kementerian kesehatan sudah ada pos anggarannya, namun bergantung berapa jumlah kasusnya dan bagaimana penanganannya, serta BPJS untuk ikut cover, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu siapkah BPJS Kesehatan?

Terhalang Peraturan Presiden

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pelayanan kesehatan akibat wabah hingga saat ini belum bisa dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal itu diatur di Pasal 52 huruf O Peraturan Presiden Nomor 82/2018.

"Dengan demikian, pasal ini mengatur larangan. Sesuai regulasi BPJS Kesehatan dilarang menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah. Karena biaya ini ditanggung oleh pemerintah secara langsung," ujar Fachmi dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Jamin Pasien Corona, BPJS Kesehatan Butuh Diskresi Khusus

Adapun di dalam aturan tersebut dijelaskan pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sesuai regulasi itu, maka BPJS Kesehatan dilarang menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah, termasuk virus corona lantaran biaya ini ditanggung oleh pemerintah secara langsung.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tol Layang Japek Akan Tutup Sementara untuk Ganti Nama Jadi Sheikh MBZ

Tol Layang Japek Akan Tutup Sementara untuk Ganti Nama Jadi Sheikh MBZ

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Brezel, Roti Terpopuler dari Jerman | Japanese Milk Bread, Roti Unyu Menggiurkan

[KURASI KOMPASIANA] Brezel, Roti Terpopuler dari Jerman | Japanese Milk Bread, Roti Unyu Menggiurkan

Rilis
Meski Kinerja Keuangan Merugi Pada 2020, PGN Masih dalam Kondisi Baik

Meski Kinerja Keuangan Merugi Pada 2020, PGN Masih dalam Kondisi Baik

Whats New
Di Tengah Pandemi, PGN Sukses Tuntaskan Penugasan dari Pemerintah

Di Tengah Pandemi, PGN Sukses Tuntaskan Penugasan dari Pemerintah

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

Rilis
Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Whats New
Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Whats New
GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

Whats New
1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

Whats New
Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Whats New
Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Earn Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu 'Hey Jude'

[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu "Hey Jude"

Rilis
THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

Whats New
Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Whats New
Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X