Diminta Sri Mulyani Jamin Pasien Virus Corona, BPJS Kesehatan Siap?

Kompas.com - 20/03/2020, 09:00 WIB
Illustrasi BPJS Kesehatan Illustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya meminta BPJS Kesehatan untuk turut serta menanggung penanganan pasien virus corona atau Covid-19).

Dia mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun peraturan presiden untuk memberi kepastian kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya mengenai penjaminan oleh BPJS Kesehatan dalam penanganan pasien virus corona.

Peraturan presiden tersebut sekaligus untuk menindaklanjuti putusan pembatalan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

Baca juga: Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan Ikut Jamin Pasien Virus Corona

"Seperti diketahui MA membatalkan perpres yang menyebabkan kondisi BPJS Kesehatan menjadi tidak pasti dari sisi keuangan. Rumah sakit yang merupakan institusi paling penting saat ini, menjadi yang paling mendapatkan tekanan, mendapatkan beban paling besar," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

"Kami akan menyusun perpres dalam rangka memberikan kepastian kepada rumah sakit dan BPJS Kesehatan untuk mendukung langkah penanganan Covid-19," ujar perempuan yang akrab disapa Ani tersebut.

Sri Mulyani pun memaparkan, pemerintah sebenarnya telah memeiliki alokasi anggaran di Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi virus corona.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun demikian, BPJS Kesehatan juga diminta untuk turut memberikan jaminan dengan alasan agar akuntabilitas anggaran bisa dipertanggung jawabkan.

Baca juga: WNI Positif Corona, Apakah Ditanggung BPJS Kesehatan?

"Termasuk dalam penyelesaian pasien terdampak covid-19 di rumah sakit, Kementerian kesehatan sudah ada pos anggarannya, namun bergantung berapa jumlah kasusnya dan bagaimana penanganannya, serta BPJS untuk ikut cover, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu siapkah BPJS Kesehatan?

Terhalang Peraturan Presiden

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pelayanan kesehatan akibat wabah hingga saat ini belum bisa dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal itu diatur di Pasal 52 huruf O Peraturan Presiden Nomor 82/2018.

"Dengan demikian, pasal ini mengatur larangan. Sesuai regulasi BPJS Kesehatan dilarang menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah. Karena biaya ini ditanggung oleh pemerintah secara langsung," ujar Fachmi dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Jamin Pasien Corona, BPJS Kesehatan Butuh Diskresi Khusus

Adapun di dalam aturan tersebut dijelaskan pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sesuai regulasi itu, maka BPJS Kesehatan dilarang menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah, termasuk virus corona lantaran biaya ini ditanggung oleh pemerintah secara langsung.

Harus ada diskresi

Fachmi menyampaikan, agar BPJS Kesehatan bisa melaksanakan permintaan pemerintah dalam menjamin pasien virus corona maka diperlukan diskresi khusus agar aturan tersebut bisa diterobos.

Diskresi tersebut bisa dalam bentuk peraturan presiden atau instruksi presiden khusus.

"Solusinya sederhana. Selesaikan aspek hukumnya. Perlu ada diskresi khusus agar Pasal 52 Huruf O bisa diterobos. Hal itu cukup dengan Instruksi Presiden atau Perpres khusus, yang memberi kewenangan pada BPJS Kesehatan untuk menalangi pendanaan pelayanan kesehatan untuk pasien Covid-19," ujar Fachmi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Buka Peluang Bebaskan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Lebih lanjut, ia menjelaskan wabah virus corona pada akhirnya akan memiliki limit waktu tertentu.

Dengan demikian, aturan penjaminan virus corona bisa dilakukan dengan pembatasan waktu dan dengan tujuan tertentu.

"BPJS Kesehatan akan melakukan reimburse (penagihan) ke pemerintah, atau melalui mekanisme lainnya yang diatur secara internal oleh pemerintah. Yang pasti, fasilitas kesehatan ada 'loket' untuk menagihkan, dalam hal ini BPJS Kesehatan," jelas dia.

Fachmi menjelaskan, penjaminan pasien wabah bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan lantaran virus corona berbeda dengan bencana alam.

 

Baca juga: Ini Penyebab BPJS Belum Bisa Jamin Layanan Kesehatan Akibat Wabah

Wabah virus ini bersifat masif, kecepatan persebaran, menasional dan kebutuhannya mendesak.

"Hal ini misalnya berbeda dengan KLB lain seperti Demam Berdarah yang juga dibiayai langsung oleh negara. Mekanisme teknisnya sudah berjalan baik selama ini," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Mau Berhenti Impor BBM pada 2027

Pemerintah Mau Berhenti Impor BBM pada 2027

Whats New
Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Whats New
Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Whats New
Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Whats New
Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

BrandzView
Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

Whats New
Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Whats New
Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Whats New
Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Whats New
Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Whats New
Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Rilis
Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Whats New
DKI Jakarta PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi dan WFO Maksimal 50 Persen

DKI Jakarta PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi dan WFO Maksimal 50 Persen

Whats New
Agar Sukses Jangkau Pasar Ekspor, Kemendag: Ekspor Produk Berkelanjutan

Agar Sukses Jangkau Pasar Ekspor, Kemendag: Ekspor Produk Berkelanjutan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.