Imbas Corona, DPR Minta Ada Kelonggaran KPR untuk Masyarakat Penghasilan Rendah

Kompas.com - 23/03/2020, 13:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membantu para pekerja lepas harian di tengah merebaknya virus corona.

Ini khususnya sektor transportasi massal yang terkena efek penerapan social distancing.

Menurutnya, saat ini penghasilan para sopir taksi, pengemudi truk, serta driver pengemudi transportasi online ataupun angkutan umum jauh berkurang akibat masyarakat menerapkan social distancing.

Baca juga: Tips agar Pengajuan KPR Disetujui Bank dalam Waktu Kilat

"Sopir taksi, sopir ojek, sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan yang berstatus pegawai harian lepas tanpa pemberi kerja sebaiknya tetap diberi uang makan," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Menurut dia, pemerintah bisa menggelontorkan bantuan langsung sebesar Rp 125.000 per pekan atau Rp 500.000 per bulan bagi pekerja harian lepas yang terkena imbas social distancing.

Selain itu, Misbakhun juga mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk memperkuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang harus mencicil kredit pemilikan rumah (KPR).

Ia menjelaskan, pandemi COVID-19 telah berefek pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.

Baca juga: Dampak Wabah Corona, Gojek Hentikan Sementara Cicilan dari Mitra Pengemudinya

Menurut Misbakhun, pemerintah di berbagai negara lain sudah berupaya membantu rakyatnya yang menghadapi masalah ekonomi akibat coronavirus. Ia pun mendorong pemerintah membantu MBR yang memiliki kewajiban cicilan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Misbakhun menjelaskan, pemerintah bisa membantu dengan menalangi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mencicil KPR. Dia lantas menyodorkan dua opsi pemberian talangan.

Pertama dengan menalangi sebagian dari cicilan KPR hingga tiga bulan. Opsi kedua adalah menalangi penuh cicilan KPR untuk satu bulan.

"Misalnya, cicilan KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai rumah di bawah Rp 400 juta, untuk tiga bulan dibayar 40 persen oleh negara, atau satu bulan penuh dibayar 100 persen oleh negara," katanya.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Lindungi Ekonomi Rakyat di Tengah Corona

Misbakhun meyakini kebijakan itu akan membuat masyarakat tetap memiliki bantalan sosial. Harapannya adalah konsumsi masyarakat juga tetap tumbuh.

“Jadi roda perekonomian di tingkat bawah terus bergerak,” ungkap Misbakhun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Whats New
Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Whats New
Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Whats New
BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

Whats New
Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Jadi 17 Perusahaan hingga November 2022

Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Jadi 17 Perusahaan hingga November 2022

Whats New
Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Whats New
Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Whats New
Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Whats New
[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

Whats New
 Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Whats New
Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.