Imbas Corona, DPR Minta Ada Kelonggaran KPR untuk Masyarakat Penghasilan Rendah

Kompas.com - 23/03/2020, 13:12 WIB
Ilustrasi KPR www.shutterstock.comIlustrasi KPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membantu para pekerja lepas harian di tengah merebaknya virus corona.

Ini khususnya sektor transportasi massal yang terkena efek penerapan social distancing.

Menurutnya, saat ini penghasilan para sopir taksi, pengemudi truk, serta driver pengemudi transportasi online ataupun angkutan umum jauh berkurang akibat masyarakat menerapkan social distancing.

Baca juga: Tips agar Pengajuan KPR Disetujui Bank dalam Waktu Kilat

"Sopir taksi, sopir ojek, sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan yang berstatus pegawai harian lepas tanpa pemberi kerja sebaiknya tetap diberi uang makan," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Menurut dia, pemerintah bisa menggelontorkan bantuan langsung sebesar Rp 125.000 per pekan atau Rp 500.000 per bulan bagi pekerja harian lepas yang terkena imbas social distancing.

Selain itu, Misbakhun juga mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk memperkuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang harus mencicil kredit pemilikan rumah (KPR).

Ia menjelaskan, pandemi COVID-19 telah berefek pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.

Baca juga: Dampak Wabah Corona, Gojek Hentikan Sementara Cicilan dari Mitra Pengemudinya

Menurut Misbakhun, pemerintah di berbagai negara lain sudah berupaya membantu rakyatnya yang menghadapi masalah ekonomi akibat coronavirus. Ia pun mendorong pemerintah membantu MBR yang memiliki kewajiban cicilan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Misbakhun menjelaskan, pemerintah bisa membantu dengan menalangi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mencicil KPR. Dia lantas menyodorkan dua opsi pemberian talangan.

Pertama dengan menalangi sebagian dari cicilan KPR hingga tiga bulan. Opsi kedua adalah menalangi penuh cicilan KPR untuk satu bulan.

"Misalnya, cicilan KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai rumah di bawah Rp 400 juta, untuk tiga bulan dibayar 40 persen oleh negara, atau satu bulan penuh dibayar 100 persen oleh negara," katanya.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Lindungi Ekonomi Rakyat di Tengah Corona

Misbakhun meyakini kebijakan itu akan membuat masyarakat tetap memiliki bantalan sosial. Harapannya adalah konsumsi masyarakat juga tetap tumbuh.

“Jadi roda perekonomian di tingkat bawah terus bergerak,” ungkap Misbakhun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Vaksin Gratis Tetap Ada | Cara Dapatkan BLT Ibu Hamil

[POPULER MONEY] Vaksin Gratis Tetap Ada | Cara Dapatkan BLT Ibu Hamil

Whats New
Selama Pandemi, Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Capai Rp 28,9 Triliun

Selama Pandemi, Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Capai Rp 28,9 Triliun

Whats New
Mengintip Makna dari Relief di Gedung Sarinah

Mengintip Makna dari Relief di Gedung Sarinah

Whats New
17 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta dari Jasa Raharja

17 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta dari Jasa Raharja

Whats New
Reklamasi Bekas Tambang Timah Habiskan Rp 29 Miliar

Reklamasi Bekas Tambang Timah Habiskan Rp 29 Miliar

Whats New
BPOM Jelaskan Alasan Vaksin Sinovac Boleh Digunakan meski Uji Klinis Fase III Belum Selesai

BPOM Jelaskan Alasan Vaksin Sinovac Boleh Digunakan meski Uji Klinis Fase III Belum Selesai

Whats New
Ini Enaknya Punya Kartu Kredit...

Ini Enaknya Punya Kartu Kredit...

Spend Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Parasut pada Pesawat | Kebijakan Baru WhatsApp | Setop Stigmatisasi Janda

[POPULER DI KOMPASIANA] Parasut pada Pesawat | Kebijakan Baru WhatsApp | Setop Stigmatisasi Janda

Rilis
Bea Cukai Tangkap Mafia Rokok Ilegal, Begini Kronologinya

Bea Cukai Tangkap Mafia Rokok Ilegal, Begini Kronologinya

Whats New
Meski Vaksin Mandiri untuk Korporasi Dibuka, Menkes Pastikan Vaksin Gratis Tetap Ada

Meski Vaksin Mandiri untuk Korporasi Dibuka, Menkes Pastikan Vaksin Gratis Tetap Ada

Whats New
Besok Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik, Ini Rinciannya

Besok Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik, Ini Rinciannya

Spend Smart
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal di Kepulauan Riau

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal di Kepulauan Riau

Whats New
Motivasi Kerja Hilang di Awal Tahun Baru? Cas Lagi dengan 6 Cara Ini

Motivasi Kerja Hilang di Awal Tahun Baru? Cas Lagi dengan 6 Cara Ini

Whats New
Erick Thohir Minta Direksi BUMN Belajar Nilai Kepedulian dari Milenial

Erick Thohir Minta Direksi BUMN Belajar Nilai Kepedulian dari Milenial

Whats New
Edufecta Sediakan Platform Pembelajaran Daring untuk Kampus Swasta se-Indonesia

Edufecta Sediakan Platform Pembelajaran Daring untuk Kampus Swasta se-Indonesia

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X