Percepat Pengadaan Alat Kesehatan, Pemerintah Bebaskan Bea Impor

Kompas.com - 23/03/2020, 15:00 WIB
Ilustrasi virus Corona atau Covid-19 SHUTTERSTOCKIlustrasi virus Corona atau Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membebaskan bea masuk impor sejumlah barang untuk penanganan virus corona (Covid-19).

Hal itu dilakukan untuk mempercepat pengadaan barang, terutama peralatan medis di dalam negeri.

Aturan mengenai percepatan pengadaan barang tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020.

Baca juga: Bea Cukai Pastikan Alat Tes Virus Corona Bebas Bea Impor

Rekomendasi untuk pembebasan bea masuk pun kini berada di Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dalam hal ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19, pimpinan kementerian/lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," tulis Pasal 13A ayat I aturan tersebut.

Adapun sebelumnya, rekomendasi mengenai pembebasan bea masuk itu terdapat di Menteri Perdagangan. Hal ini sudah diatur sejak lama, salah satunya pada Keppres 260 Tahun 1967.

Di dalam beleid tersebut dijelaskan, Menteri Perdagangan menetapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan mengatur serta mengawasi pelaksanaannja berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah yang telah ditetapkan.

Baca juga: Sri Mulyani Bebaskan Bea Impor Bahan Penelitian Antivirus Corona

Adapun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merinci, beberapa insentif yang diberikan kepada peralatan kesehatan untuk penanganan virus corona seperti pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambangan Nilai dan Barang Mewah atau PPN dan/atau PPnBm, dikecualikan PPh Pasal 22 Impor, serta pengecualian ketentuan niaga impor.

Pihak yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut yakni kementerian/lembaga, yayasan atau lembaga nonprofit, hingga perorangan atau swasta.

Namun, tujuan impor itu hanya untuk nonkomersial atau tidak ditujukan untuk dijual kembali. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah dokumen yang diatur dalam syarat dan ketentuan selanjutnya.

"Jika impor barang ditujukan untuk kegiatan komersial, maka perorangan atau swasta tidak dapat memperoleh fasilitas fiskal, dan harus membayar bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, PPh 21 Impor, namun pemenuhan ketentuan tata niaga impor dapat melalui BNPB," tulis laporan tersebut.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Permudah Regulasi Impor di Masa Kritis Saat Ini

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengungkapkan beberapa barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk seperti obat-obatan untuk penanganan Covid-19, masker, alat kesehatan, termasuk alat rapid test.

"Kita juga melakukan pembebasan bea masuk impor obat yang dibiayai anggaran pemerintah, juga untuk berbagai impor hibah. Karena banyak negara lain yang bisa memberi hibah obat atau alat test (virus corona), kita akan fasilitasi dengan pembebasan bea masuk," ujar dia di Jakarta, Jumat (13/3/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OJK Diminta Pidanakan Fintech yang Teror Guru TK di Malang

OJK Diminta Pidanakan Fintech yang Teror Guru TK di Malang

Whats New
BEI Kantongi 25 Calon Emiten, Termasuk GoTo?

BEI Kantongi 25 Calon Emiten, Termasuk GoTo?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tip Memilh Buku Bacaan yang Tepat untuk Anak hingga Cerita Silat Kho Ping Hoo, Sarana Belajar dan Bikin Kecanduan

[KURASI KOMPASIANA] Tip Memilh Buku Bacaan yang Tepat untuk Anak hingga Cerita Silat Kho Ping Hoo, Sarana Belajar dan Bikin Kecanduan

Rilis
Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat 301.000 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat 301.000 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Whats New
Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Whats New
3 Alasan Milenial Perlu Punya Asuransi

3 Alasan Milenial Perlu Punya Asuransi

Spend Smart
Jangan Lupa, Ini Persyaratan agar Simpanan Bank Dijamin LPS

Jangan Lupa, Ini Persyaratan agar Simpanan Bank Dijamin LPS

Whats New
[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | 'Mindfulness' dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | "Mindfulness" dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

Rilis
Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Whats New
Sekali Lagi tentang National Space Agency

Sekali Lagi tentang National Space Agency

Whats New
Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Whats New
Cara Buka Rekening TMRW UOB Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Cara Buka Rekening TMRW UOB Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Whats New
Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Whats New
Berkat Embung, Stok Pangan di Desa Pandulangan, Hulu Sungai Aman dan Terjaga Selama Lebaran

Berkat Embung, Stok Pangan di Desa Pandulangan, Hulu Sungai Aman dan Terjaga Selama Lebaran

Rilis
Peran Perempuan Hingga Nasib Pelaut Jadi Sorotan Forum APHoMSA ke-21

Peran Perempuan Hingga Nasib Pelaut Jadi Sorotan Forum APHoMSA ke-21

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X