KILAS

Kepada Pelaku Industri Pariwisata, Menaker Jelaskan Kebijakan Realokasi Anggaran Terkait Covid-19

Kompas.com - 23/03/2020, 19:21 WIB
Menaker Ida Fauziyah saat beraudiensi bersama para pelaku industri pariwisata melalui video teleconference di Jakarta, Senin (23/3/2020). DOK. Humas Kementerian KetenagakerjaanMenaker Ida Fauziyah saat beraudiensi bersama para pelaku industri pariwisata melalui video teleconference di Jakarta, Senin (23/3/2020).

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merealokasikan anggaran dalam penanganan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) atau virus corona.

Dia menjelaskan, realokasi tersebut akan berfokus pada tiga hal, pertama adalah anggaran kesehatan, terutama untuk penanganan Covid-19.

Kedua, jaringan pengaman sosial (safety net) seperti program bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah.

Ketiga, insentif ekonomi bagi pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK.

Baca juga: Hindari Potensi PHK, Pemerintah Indonesia Siapkan Stimulus Ekonomi untuk Pelaku Pariwisata

Ida mengatakan itu dalam audiensi bersama para pelaku industri pariwisata guna mencari solusi dalam menghadapi pandemi Covid-19, mengingat industri pariwisata merupakan sektor yang paling terampil.

Audiensi tersebut dilakukan melalui video teleconference bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) di Jakarta, Senin (23/3/2020).

“Terkait kebijakan moneter dan fiskal, Presiden Jokowi telah meminta seluruh kementerian atau lembaga negara untuk merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya,” ujarnya seperti keterangan tertulisnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga melakukan relaksasi, restrukturisasi kredit, dan membebaskan Pajak Penghasilan (Pph) serta mempercepat program PKH, raskin, dana desa dan Kartu Prakerja.

Baca juga: Devisa Pariwisata Indonesia Diperkirakan Hilang 1,5 Miliar Dollar AS karena Virus Corona

Ida menambahkan, pihaknya juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/3.HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Dia menuturkan, garis besar surat ini mengatur dua hal, pertama mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X