Menurut Luhut, Begini Cara Dapat Kemudahan Impor di Tengah Corona

Kompas.com - 24/03/2020, 10:17 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (9/3/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan proses percepatan pelayanan impor barang untuk penanggulangan virus corona (Covid-19).

Luhut pun menyebutkan pihak yang berhak menerima fasilitas fiskal dan non fiskal dari pemerintah.

Melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Selasa (24/3/2020), Luhut menjelaskan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Layanan Umum (BLU), yayasan atau lembaga nirlaba, perseorangan, serta swasta bisa menerima fasilitas tersebut.

Baca juga: Rupiah Melemah, Biaya Logistik Ekspor Impor Terancam Makin Mahal

Adapun fasilitas tersebut antara lain, bea masuk dan cukai dibebaskan, tidak dipungut PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), dikecualikan PPh Pasal 22 Impor, dan pengecualian ketentuan tata niaga impor.

Seperti apakah skema untuk mendapatkan fasilitas tersebut?

1. Untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BLU

Sebelum Barang Tiba

  • Mengajukan permohonan rekomendasi pengecualian ke BNPB dalam hal barang impor terkena ketentuan tata niaga impor.
  • BNPB menerbitkan surat rekomendasi.
  • Kementerian atau lembaga (K/L) mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai, tempat pemasukan sesuai PMK 171/PMK 04/2019.
  • Kemudian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) Pembebasan.

Baca juga: Percepat Pengadaan Alat Kesehatan, Pemerintah Bebaskan Bea Impor

Setelah Barang Tiba

  • Pengajuan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mengisi Nomor dan tanggal SKMK, serta Nomor dan tanggal rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor.
  • Selanjutnya, barang dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan.

2. Untuk Yayasan atau Lembaga Nirlaba

Sebelum Barang Tiba

  • Mengajukan permohonan rekomendasi pembebasan bea masuk dan atau cukai sekaligus pengecualian ke BNPB dalam hal barang impor terkena ketentuan tata niaga impor.
  • BNPB menerbitkan surat rekomendasi pembebasan bea masuk dan atau cukai sekaligus pengecualian ketentuan tata niaga impor.
  • Yayasan atau lembaga mengajukan permohonan ke Direktorat Fasilitas Kepabeanan sesuai PMK 70/PMK 04/2012.
  • Kemudian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) Pembebasan.

Baca juga: Rupiah Melemah, Biaya Logistik Ekspor Impor Terancam Makin Mahal

Setelah Barang Tiba

  • Pengajuan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mengisi Nomor dan tanggal SKMK serta Nomor dan tanggal rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor.
  • Selanjutnya, barang dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan.
  • Kemudian, barang dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan.

3. Untuk Perseorangan atau Swasta

Sebelum Barang Tiba

  • Menghibahkam barang kepada instansi pemerintah melalui BNPB atau kepada yayasan dan lembaga non profit yang dibuktikan dengan gift certificate.
  • Apabila barang dihibahkan ke BNPB selaku pemerintah, maka BNPB akan mengajukan permohonan sesuai Tahap A.
  • Apabila barang dihibahkan ke yayasan atau lembaga non profit maka akan mengajukan permohonan sesuai Tahap B.
  • Barulah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) Pembebasan.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Permudah Regulasi Impor di Masa Kritis Saat Ini

Setelah Barang Tiba

  • Pengajuan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mengisi Nomor dan tanggal SKMK serta Nomor dan tanggal rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor.
  • Selanjutnya, barang dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan tata niaga impor.
  • Menyampaikan laporan realisasi impor dan distribusi kepada BNPB dalam hal dihibahkan ke BNPB.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Work Smart
Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Whats New
Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Whats New
Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Work Smart
Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Whats New
Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Whats New
Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

Rilis
Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Whats New
Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Whats New
Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X